Mahfud MD Klaim Kapal China di Laut Natuna Mundur Saat Jokowi Datang
China klaim ZEE di Laut Natuna Utara masuk wilayah mereka
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengklaim kapal-kapal China yang wara-wiri pada awal 2020 lalu di Laut Natuna Utara mundur usai mengetahui adanya kedatangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan dirinya ke area tersebut. Jokowi, kata Mahfud mengatakan bahwa wilayah Natuna Utara masuk dalam area kedaulatan Indonesia.
"Jadi, mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur, mundur," ujar Mahfud di atas KRI Semarang ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Natuna dan dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (25/11/2021).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyadari bahwa gangguan pun masih tetap berdatangan meski tahun lalu area Natuna telah dikunjungi oleh Jokowi. Salah satunya yang kerap lalu lalang dan tertangkap satelit adalah kapal riset China, Hai Yang Di Zhi 10.
Untuk meminimalisasi gangguan di Laut Natuna Utara, maka pemerintah akan melakukan penguatan, seperti memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara. Selain itu, mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
"Pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat (gangguan yang teridentifikasi) yaitu di Natuna. Karena masuknya kapal- kapal dan perahu asing, baik itu yang berbendera, maupun yang gelap," kata dia.
Apakah hal itu membuat China dan negara asing lainnya gentar agar tidak bermain-main dengan kedaulatan Indonesia?
Baca Juga: Bakamla Usul Kirim Komcad Nelayan ke Laut Natuna Utara
1. Pemerintah akan meningkatkan pembangunan multi dimensi bagi masyarakat perbatasan
Mahfud menjelaskan, memperkuat pertahanan dan keamanan, tidak hanya dilakukan dari luar tetapi juga dari dalam. Makanya, ke depan, pemerintah bakal meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi agar kehidupan sosial masyarakat di area perbatasan meningkat.
Hal ini, kata Mahfud menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia. "Jadi, bukan hanya membangun kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun yang kita sediakan baik senjata, tentara, hingga polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," kata Mahfud.
Meski begitu, penjagaan di area perbatasan, kata dia, tidak akan dilonggarkan. Sesuai dengan pesan yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, pengawasan dan patroli tetap rutin dilakukan.
"Selain itu, pemerintah akan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Karena kalau kehidupan di Laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita akan terjaga," tuturnya lagi.
Baca Juga: Bakamla: Ribuan Kapal Asing Masuk ke Laut Natuna, Termasuk dari China