Masinton Ungkap Otak di Balik Isu Penundaan Pemilu, Minta Luhut Mundur
PDIP sampai mundur dari pembahasan amandemen UUD 1945
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, secara ksatria mengundurkan diri dari kabinet Indonesia Maju. Hal itu lantaran ia dianggap telah menyampaikan kebohongan publik soal big data 110 juta orang yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda. Sementara, setiap kali ditagih sumber big data tersebut, Luhut ogah mengungkapnya.
"Saya meminta sikap ksatria Beliau saja (untuk mundur). Kalau sikap Presiden itu sudah secara jelas dan gamblang berkali-kali (menyampaikan penolakan), bahkan kemarin dalam rapat terbatas kabinet mengatakan untuk mengatasi situasi kegaduhan. Itu rapat kabinet hari Minggu. Presiden menyampaikan tidak ada agenda perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode," ungkap Masinton kepada media di Jakarta, Selasa 12 April 2022 lalu.
Bahkan, menurut Masinton, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tetap konsisten bersama DPR akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024. Bahkan, salah satu poin penting yang dibahas yakni soal anggaran.
Masinton bahkan tidak tanggung-tanggung menyebut Luhut sebagai biang kegaduhan dan penyebab mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo pada Senin, 11 April 2022 lalu.
"Bahwa ada agenda tersembunyi untuk melakukan amandemen konstitusi lalu menambah periode masa jabatan presiden," kata dia.
Menurut Masinton, tuduhannya itu tidak dibuat-buat. Bahkan, operasi untuk tetap mengampanyekan agar masa jabatan presiden ditambah dikomandoi oleh Luhut.
"Ketua umum partai kan sudah bicara (mereka bertemu Pak Luhut). Kan mereka juga sudah jelas mengaku," tutur Masinton.
Apa tanggapan Luhut ketika didesak oleh partai penguasa untuk mundur dari kursi Menko?
Baca Juga: Luhut Disebut Prime Minister, Politikus PPP: Sering Bicara Nontupoksi
1. PDIP memutuskan mundur dari agenda amandemen UUD 1945 karena khawatir ada penyusup
Lebih lanjut, Masinton mengakui bahwa ada instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar PDIP mundur dari pembahasan amandemen UUD 1945 di MPR.
Padahal, semula PDIP mendukung amandemen untuk memasukkan poin mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurut Masinton, alasan PDIP memutuskan menarik diri karena tahu ada agenda untuk menyusup ke dalam program amandemen, lalu yang diubah soal durasi masa jabatan presiden.
"Kami sampai harus mengorbankan agenda yang strategis (amandemen PPHN). Kita tarik dulu. Politik itu kan sama seperti dunia intelijen, gak perlu harus dirasa, tapi aromanya bisa dicium," tutur Masinton.
Ia menambahkan, PDIP memilih mundur sejenak sambil mengatur ulang strategi. Partainya, kata Masinton, tidak ingin sistem ketatanegaraan sampai hancur.
"Kami ingin konstitusi dijadikan panduan atau rambu dalam bernegara. Itu yang kerap disampaikan oleh Mba Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Beliau sudah menyampaikan agenda pemilu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR yakni 14 Februari 2024," katanya lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: Luhut ke BEM UI: Saya Tak Pernah Katakan Presiden 3 Periode