Mendagri Minta Masukan ke KPK Agar Kepala Daerah Gak Kena OTT Lagi

1. Mengenalkan pemimpin sementara di empat provinsi

Tjahjo mengatakan ketika bertemu dengan pimpinan KPK, ia mengenalkan empat pemimpin baru yang saat ini berstatus "pelaksana tugas". Empat pemimpin itu bertugas di Provinsi Papua, Lampung, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat. 

Mereka menduduki posisi sebagai Plt Gubernur karena masa kerja gubernur saat ini telah habis atau pendahulu mereka sedang cuti untuk kampanye. Tjahjo mengaku mendapat banyak masukan untuk menciptakan pemerintahan di daerah yang bersih. 

"Kami juga menyiapkan agar semua teman-teman di daerah untuk bisa mengundang KPK setiap saat hadir dan mereka bisa mendengarkan materi yang berkaitan dengan pencegahan, koordinasi dan supervisi di tingkat kabupaten dan sebagainya," ujar Tjahjo kemarin. 

Sementara, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengaku pihaknya sudah menjelaskan tujuh area yang kerap dikorup oleh pemimpin daerah. Ketujuh area yakni belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak bumi retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, belanja hibah dan bantuan sosial. 

"Ini merupakan panduan yang searah dengan yang disarankan oleh KPK. Ada area lain yang kami tambahkan sendiri yakni peningkatan kualitas pengawas internal di daerah. Apalagi karena ini tahun politik maka kami berharap dan memberitahukan kepada para Plt bahwa KPK sudah bekerja sama dengan Polri untuk mencegah terjadinya politik uang di Pilkada serentak," ujar Syarif di tempat yang sama.