Menko Mahfud Bantah Pemilu Terhambat karena Pencairan Anggaran Telat
KPU butuh Rp4 triliun pada 2022, baru dicairkan Rp500 miliar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal pemilu 2024 agar bisa berjalan sesuai agenda. Hal itu termasuk komitmen untuk mendanai pemilu. Maka, ia meminta publik agar tidak salah paham dan mengira kebutuhan dana pemilu tahun 2022 belum cair berarti pertanda pemerintah separuh hati.
"Berita hari-hari ini mengabarkan pemilu tersendat karena pemerintah dananya lambat cairnya. Itu tidak juga, karena sudah dibicarakan dengan KPU dan stakeholders. Dana yang dibutuhkan akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ungkap Mahfud seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu, (3/8/2022).
Namun, ia meminta agar kebutuhan dana tersebut dihitung dulu. Ia menjelaskan kebutuhan dana untuk pemilu tahun 2022 sebesar Rp1,24 triliun.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan sistem pendanaan pemilu menggunakan mekanisme multi years. "Nanti di tahun 2023 lebih banyak lagi. Di tahun 2024 lebih banyak lagi (yang dikucurkan)," kata dia.
Ia menambahkan bila dana untuk pemilu 2022 belum juga cair, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) tinggal membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Kalau DIPA nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada DIPA, tapi sudah dicairkan itu kan sama saja melanggar hukum keuangan negara. Oleh sebab itu, pemerintah menjamin tentang ini," ujarnya lagi.
Lalu, apa respons KPU soal anggaran tahun 2022 yang belum cair?
Baca Juga: Anggaran Buat Pemilu Masih Kurang, KPU: Baru Disetujui 17 Persen
Baca Juga: KPU dan Bawaslu Ungkap Kekurangan Anggaran Pemilu 2024
1. KPU sebut butuh dana tambahan untuk renovasi dan rehabilitas kantor KPU
Sementara, komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, membutuhan dana tambahan untuk persiapan pemilu 2024. KPU mengusulkan dana tambahan sebesar Rp4,02 triliun.
Namun, yang direalisasikan oleh pemerintah Rp562,3 miliar atau setara 17,21 persen. Sedangkan, total anggaran yang dibutuhkan pada 2022 mencapai Rp8,06 triliun.
Dana tersebut, kata Yulianto, bakal dialokasikan untuk dukungan sarana dan prasarana di daerah. "Terkait dengan renovasi dan rehab kantor KPU di seluruh Indonesia. Ada 514 KPU kabupaten/kota yang memiliki kantor," ungkap Yulianto di kantor KPU pada Selasa, 2 Agustus 2022 lalu.
"Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini," tutur dia lagi.
Ia menjelaskan, dana sarana dan prasarana juga terkait dengan kebutuhan teknologi dan informasi (IT). Yulianto berharap pemerintah mau memberikan dukungan dana yang optimal untuk KPU tahun ini.
"Kami berharap ini ada revisi (anggaran yang dicairkan) ya. Sehingga, kami, postur KPU, performa KPU dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan (Pemilu) 2024 ini lebih baik," ujarnya lagi.
Baca Juga: Megawati: No, Gak Ada Penundaan Pemilu 2024 Sama Sekali!