Megawati: No, Gak Ada Penundaan Pemilu 2024 Sama Sekali!
Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri saat kickoff pembentukan BRIN di tingkat daerah (Tangkapan layar YouTube BRIN Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar pada tahun 2024. Ini menjadi pernyataan Mega pertama yang disampaikan secara terbuka ke publik dan menjelaskan sikap resmi partai berlambang banteng dengan moncong putih itu.
"2024 sudah jelas. Presiden sudah jelas (menyampaikan sikap), bahwa tidak ada penundaan (pemilu 2024)," ungkap Mega ketika berbicara pada program Kickoff pembentukan BRIN di tingkat daerah dan dikutip dari YouTube BRIN pada Jumat, (22/4/2022).
"Apa gak makin pontang-panting (Indonesia) hanya gara-gara keinginan penundaan (pemilu). Padahal, sudah tegas-tegas dikatakan oleh presiden, tidak ada penundaan (pemilu 2024). Kurang apa lagi?" tanyanya.
Ia mengatakan para pihak yang tetap mengampanyekan agar pemilu 2024 ditunda tak lebih dari permainan politik. "Saya tegas mengatakan gak bisa (pemilu 2024) ditunda! Karena kita mesti hidup, mau memberi makan rakyat dengan apa?" tutur dia lagi.
Menurut Mega, makin menggelidingnya wacana penundaan pemilu 2024 dikhawatirkan bakal mengganggu agenda pemerintah yang lebih besar yakni menyejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, ia kembali menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 tidak akan bisa terealisasi.
"Makanya saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no! Tidak ada penundaan (pemilu 2024) sama sekali. Tetap, berjalan dengan apa adanya. Mau kurang apa lagi? Maaf, beribu maaf kalau saya berbicara seperti ini di bulan puasa, karena ini hal yang penting bagi siapa? Ya, kita!" kata perempuan pertama yang pernah menjabat presiden di Indonesia.
Apakah sikap dari partai pemenang pemilu bisa membendung niat orang-orang di lingkaran Istana yang mengampanyekan penundaan pesta demokrasi 2024 itu?
Baca Juga: Demo di Depan Luhut, BEM UI Tagih Sumber Big Data Penundaan Pemilu
1. PDIP memutuskan mundur dari agenda amandemen UUD 1945 karena khawatir ada penyusup
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). Megawati Soekarnoputri terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024 (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)Keseriusan PDIP yang menolak isu penundaan pemilu 2024 ditindak lanjuti dengan menarik diri dari pembahasan amandemen UUD 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Mereka khawatir pembahasan amandemen bisa disusupi oleh kepentingan tertentu dan pasal yang direvisi justru ikut menyasar ke durasi masa jabatan presiden serta wakil presiden. Sebagai partai pemenang pemilu 2019 lalu, PDIP memiliki 128 kursi di parlemen.
Hal itu diungkap oleh politikus PDIP, Masinton Pasaribu kepada media. Penarikan PDIP dari amandemen UUD 1945, kata Masinton, adalah instruksi langsung Mega.
"Kami sampai harus mengorbankan agenda yang strategis (amandemen PPHN). Kita tarik dulu. Politik itu kan sama seperti dunia intelijen, gak perlu harus dirasa, tapi aromanya bisa dicium," tutur Masinton pada 12 April 2022 lalu di Jakarta.
Ia menambahkan, PDIP memilih mundur sejenak sambil mengatur ulang strategi. Partainya, kata Masinton, tidak ingin sistem ketatanegaraan sampai hancur.
"Kami ingin konstitusi dijadikan panduan atau rambu dalam bernegara. Itu yang kerap disampaikan oleh Mba Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Beliau sudah menyampaikan agenda pemilu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR yakni 14 Februari 2024," katanya lagi.
Baca Juga: Jokowi Didesak Segera Pecat Menteri yang Masih Kampanyekan 3 Periode
2. Ketua DPR Puan Maharani sudah pastikan pemilu 2024 terus berjalan
Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)Sikap resmi PDIP kemudian ditindak lanjuti di DPR. Ketua DPR, Puan Maharani sudah mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), parlemen dan pemerintah sudah sepakat bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.
"Terkait dengan (wacana) penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya bahwa DPR dan pemerintah sudah menyepakati pemilu itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ujar Puan ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube DPR, 15 Maret 2022 lalu.
"Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya," kata dia lagi.
Posisi Puan berdiri ketika memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara menarik, karena ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi pihak pertama yang melempar wacana agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga tiga tahun mendatang.
Dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu, Cak Imin menjelaskan, pemilu sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun ke depan karena tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemik COVID-19. Bahkan, Cak Imin mengklaim memiliki big data di media sosial yang mendukung wacana agar pemilu ditunda.
3. Jokowi menyampaikan sikap lebih jelas sehari sebelum didemo oleh mahasiswa
Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya memberikan jawaban yang lebih jelas dalam rapat internal kabinet di Istana Bogor pada 10 April 2022 lalu. Video hasil rapat itu kemudian didistribusikan melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet. Rapat mendadak itu dilakukan sehari sebelum aksi besar-besaran mahasiswa yang dimotori oleh BEM Seluruh Indonesia yang berdemo di depan gedung DPR.
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD pun tak menampik pidato yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta pada 10 April 2022 membantu meredam gelombang aksi demo lebih besar.
Mahfud menduga, masih ada keraguan dari publik soal sikap Jokowi terkait isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Maka, publik tetap menuntut agar Jokowi menyampaikan sikapnya secara langsung.
"Biasanya kalau presiden memerintahkan di sidang kabinet, kemudian ini memerintahkan di sidang internal, tetapi seluruh isi sikapnya itu disiarkan sendiri oleh kantor kepresidenan. Mungkin cara itu berguna juga untuk mengurangi gelombang-gelombang demo itu," ungkap Mahfud kepada IDN Times ketika ditemui di acara buka puasa bersama pemimpin redaksi di kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 12 April 2022.
Pernyataan Mahfud diamini Koordinator BEM SI, Kaharudin. "Berdasarkan konsolidasi di teklap, terakhir kami memindahkan lokasi demo dari Istana ke gedung DPR. Semula ketika berunjuk rasa di Istana, kami menuntut agar ditemui oleh presiden. Selain, itu ada juga pandangan agar tuntutan ini dialihkan ke DPR, agar satu peluru ini bisa ditembakan ke dua lokasi sekaligus yakni eksekutif dan legislatif," ungkap Kahar kepada IDN Times melalui telepon pada Senin, 11 April 2022.
Menurut Kaharudin, setelah mendengar sikap Jokowi yang menolak menunda pemilu 2024, maka fokus mereka memastikan agar tidak ada upaya untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sementara, saat berunjuk rasa di depan gedung parlemen, massa aksi ingin dijumpai pimpinan DPR.
"Kami ketika itu menuntut agar ditemui oleh ketua atau wakil ketua DPR. Selain itu, kami tidak mau terima," ujarnya.
Baca Juga: Menko Mahfud: Respons Presiden Jokowi Bantu Redam Demo 11 April
Berita Terkini Lainnya
