Menko Mahfud Klaim Terus Buka Pintu Dialog Tuntaskan Konflik Papua
Pemerintah sudah petakan daerah rawan konflik di Papua
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim, pemerintah selama ini sudah dan akan terus membuka pintu dialog untuk mencari solusi konflik di Papua.
Selama ini, kata Mahfud, berbagai kelompok mendatanginya di Jakarta untuk berdialog mengenai isu Papua. Tetapi dia enggan menanggapi aspirasi yang disampaikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Pangdam Papua sudah lebih dulu berdialog. Saya mengundang mereka ke sini, mulai dari kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, semuanya ke sini," ujar Mahfud ketika menerima kunjungan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Pangdam Papua di kantornya, Selasa (7/12/2021) dan disiarkan di YouTube.
"Kami akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua, sehingga tidak terkesan Papua kerap diliputi konflik," sambung dia.
Padahal, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, yang menyebabkan konflik di Papua hanya segelintir orang. Pemerintah pun, kata dia, sudah berhasil mengidentifikasi individu yang kerap berbuat onar dan masuk KKB.
"Kami sudah mapping (daerah di Papua). Yang agak 'panas' kan hanya di daerah tertentu saja. Orang-orangnya kan itu-itu saja. Jangan terlalu banyak uang energi ke situ sebenarnya," tutur Mahfud.
Pemaparan Mahfud sesuai dengan strategi baru yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menerapkan operasi teritorial untuk mengatasi konflik di Papua. Tetapi, apakah cara itu dinilai ampuh untuk meredam konflik di Bumi Cenderawasih?
Baca Juga: Strategi Baru Andika Perkasa Atasi Konflik di Papua: Operasi Teritorial
1. Pemerintah bakal fokus membangun rasa percaya dengan warga Papua
Mahfud menyebut pemerintah tidak memilih menggunakan opsi operasi militer dalam mengatasi konflik di Papua. Bahkan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah berusaha mengedepankan strategi peningkatan kesejahteraan warga di Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, mengenai otonomi khusus di Papua.
“Pendekatan yang akan digunakan itu adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personel, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” kata dia.
Mahfud pun menyebut pemerintah bakal berupaya terus melakukan pendekatan ke warga Papua. "Maka, kami membina Papua ya dengan cara menganggap warga Papua itu sebagai saudara kita. Bukan KKB yang merupakan saudara kita," kata dia.
Ia menyebut KKB akan selalu ditemukan di wilayah mana pun di Indonesia. Namun, pemerintah tak lagi ingin fokus kepada KKB, melainkan ingin merangkul warga Papua, lantaran sama seperti WNI lainnya yang tinggal di Indonesia.
Baca Juga: Pesan KSAD: Cintai Rakyat Papua Layaknya Mencintai Diri Sendiri