Menko Mahfud MD: Indonesia Tak Punya Catatan Pelanggaran HAM di PBB

2. Indonesia bakal sahkan 1 konvensi soal perlindungan orang dari penghilangan paksa

Di dalam jumpa pers itu, Mahfud juga melaporkan bahwa pemerintah tengah dalam proses untuk meratifikasi atau mengesahkan satu Konvensi PBB mengenai Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance). Ini merupakan satu-satunya konvensi dari 9 konvensi PBB yang belum disahkan oleh pemerintah. 

"Artinya, kita sudah meratifikasi 8 konvensi dari 9 konvensi pokok tersebut," ungkap Mahfud. 

Berdasarkan keterangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), surat presiden terkait RUU Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan Secara Paksa, sudah diserahkan ke DPR pada Mei 2022 lalu. Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah meneken RUU tersebut sejak April 2022 lalu. Namun, hingga kini nasib RUU itu menggantung tak jelas. 

Wakil Koordinator Eksternal untuk KontraS, Rivanlee Anandar, mengatakan ratifikasi itu sesungguhnya sudah menjadi rekomendasi panitia khusus DPR kepada pemerintah sejak 2009 lalu. Komisi I DPR memang membahasnya pada 2013.

Tetapi, pembahasannya ditunda dengan alasan ingin mendalami RUU tersebut. Sejak 2013 lalu, tidak ada lagi pembahasan terkait RUU itu. 

"Kami khawatir nasib pembahasan RUU ini kembali tertunda dengan alasan yang sama," ujar Rivanlee kepada media pada pekan lalu. 

Ia mengatakan, regulasi itu sangat dibutuhkan agar peristiwa penghilangan secara paksa tidak terulang kembali di Indonesia. Sebelumnya, peristiwa seperti Tanjung Priok tahun 1984 dan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh masuk kategori penghilangan paksa.