Menko Mahfud: Pemerintah Tak Pernah Jegal Pencapresan Anies
"Itu isu politik mungkin biar pendukungnya muncul"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD membantah adanya upaya dari pemerintah untuk menjegal upaya Anies Baswedan menjadi capres di Pemilu 2024. Mahfud menduga tuduhan itu terus diembuskan agar meningkatkan jumlah dukungan terhadap kandidat capres tertentu.
"Ndak ada (upaya penjegalan). Itu isu politik dan bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini menjegal. Mungkin itu dilakukan biar pendukungnya muncul atau biar yang memilih sedikit," ungkap Mahfud usai memimpin upacara hari Kelahiran Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (1/6/2023).
Ia mengakui salah satu pihak yang kini santer menyampaikan tudingan tersebut adalah mantan Wakil Menkum HAM, Denny Indrayana. Melalui akun media sosialnya, Denny pernah menuangkan pikirannya dalam sebuah tulisan dengan judul 'Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies' pada 25 Mei 2023 lalu. Tulisan itu memaparkan rumus Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk tetap cawe-cawe dalam pemilu 2024 dan melanggengkan kekuasaan.
Di tulisan tersebut, Denny menulis strategi Jokowi dengan judul '9 strategi 10 sempurna'. Setidaknya ada tiga dari 10 strategi yang diduga digunakan oleh Jokowi agar Anies gagal didaftarkan sebagai bakal capres di Pemilu 2024.
"Saya katakan tidak ada sama sekali yang akan menjegal (pencapresan Anies). Malah dalam berbagai forum, saya katakan kepada dia (Denny Indrayana), agar bisa mengusahakan koalisi yang mendukung Anies tetap kompak. Supaya Anies dapat tiket (pencapresan) dan tidak dijegal oleh internalnya sendiri," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Baca Juga: Demokrat: Koalisi Besar Lebih Terhormat Ketimbang Jegal Anies
1. Pemerintah mengaku melindungi hak-hak politik Anies untuk dipilih jadi capres
Lebih lanjut, menurut Mahfud, pemerintah justru mempersilakan Anies untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Bahkan, kata Mahfud, pemerintah melindungi hak-hak politik Anies sebagai warga negara untuk dapat dipilih.
"Kalau pemerintah mempersilakan (Anies maju dalam pemilu). Kami malah melindungi hak-hak politiknya supaya pemilu tetap berjalan," kata Mahfud.
Sementara, Anies justru merasakan sebaliknya. Ia mengaku mengalami prosesnya untuk maju menjadi capres di Pemilu 2024 dihalang-halangi. Padahal, dalam berbagai hasil survei, ia kerap ditempatkan sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi ketiga setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
"Karena kalau di survei nomor tiga, buat apa dijegal? Kan nomor tiga. Kalau surveinya nomor tiga tapi tetap menjegal, mungkin mereka punya hasil survei sesungguhnya. Ini dilogika saja, kalau mereka percaya (elektabilitas saya rendah), kenapa dijegal?" ujar Anies di acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Yogyakarta pada 18 Mei 2023 lalu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menduga hasil survei yang sesungguhnya justru dikhawatirkan berbeda dari yang selama ini dirilis ke publik. Sebab, tekanan demi tekanan dirasakan kepada dirinya dan tiga parpol pengusungnya.
"Jadi, kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS, di survei angkanya rendah tapi ada tekanan terus, sesungguhnya ada survei lainnya yang tinggi," tutur Anies sambil tersenyum.
Baca Juga: Dijegal Jadi Capres? Anies Singgung cuma Nomor 3 di Survei