NasDem: Anies Tak Akan Batalkan Pembangunan IKN meski Jadi Presiden
"Kan UU IKN, NasDem ikut terlibat pembuatannya"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto menilai banyak publik yang keliru memaknai arti Koalisi Perubahan. Menurutnya, tidak benar koalisi perubahan lalu dimaknai sebagai antitesis Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Ia menyadari bakal kerap dipojokan dengan pertanyaan apakah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus dilanjutkan seandainya Anies Baswedan yang terpilih jadi presiden.
"IKN itu sudah jelas menjadi undang-undang kok. Pak Anies tidak akan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan IKN," ungkap Sugeng di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat pada Senin, (6/2/2023).
Pernyataan Sugeng diamini oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Advokasi Hukum, Hermawi Taslim. Menurutnya, ketika Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Anies, mogul media itu sudah tegas bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melanjutkan program-program Jokowi yang sama-sama disusun bersama NasDem.
"Yang mau dilanjutkan itu misalnya kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun di DPR. Misalnya saya ditanya, ada organisasi yang sudah terlarang, kalau presiden Anda naik dan terpilih, apakah akan tetap dilarang? Ya, itu tetap dilarang karena itu kan produk kita bersama," kata Hermawi di Jakarta pada 1 Februari 2023 lalu.
"Gak bisa dimaknai seolah-olah karena namanya Koalisi Perubahan lalu bakal diganti semua. Kita juga ngerti lah," tutur dia lagi.
Lalu, program Jokowi apa saja yang bakal dilanjutkan oleh koalisi Anies? Apa pula pendapat PDIP terkait pernyataan NasDem tersebut?
Baca Juga: PKS Bantah Anies Baswedan Terlibat Politik Identitas
Baca Juga: Ketua DPP NasDem: Reshuffle Kabinet di Akhir Masa Jabatan Tak Efektif
1. Koalisi sebut Anies bakal lanjutkan program infrastruktur Jokowi
Sementara, perwakilan dari tim kecil, Sudirman Said menyampaikan pernyataan serupa. Perubahan, kata Sudirman, tak bisa disederhanakan bahwa semua program di era Jokowi bakal dibatalkan semua. Di dalam sejarah, perubahan itu bermakna kata benda konotatif.
"Konotasinya positif, artinya berisi perbaikan dan perubahan. Kami juga menyusun metrik, mana kebijakan-kebijakan dan program-program yang betul-betul harus dilanjutkan. Mana program-program yang harus disempurnakan. Tetapi, ada kelompok-kelompok (program) mana yang perlu dibuatkan kebijakan baru," tutur Sudirman di Jakarta pada 1 Februari 2023 lalu.
Ia mengatakan pihak Anies tidak ada niat untuk membubarkan begitu saja kebijakan Jokowi. Apalagi kebijakan itu membawa manfaat bagi publik.
"Misalnya infrastruktur, itu sesuatu yang sangat terpuji. Pak Jokowi sangat agresif. Jadi, tak mungkin kita batalkan semua," ujar mantan Menteri ESDM itu.
Ia turut memberikan contoh lain kebijakan Jokowi yang tak bakal dibubarkan yakni menyangkut konektivitas dan pembangunan SDM. "Jadi, masih banyak hal baik yang bisa diteruskan tapi sebagai pemerintahan baru. Semua kan berkewajiban menghasilkan kebijakan untuk kebaikan mendatang," katanya.
Baca Juga: PKS Akhirnya Beri Dukungan, Anies Kantongi Tiket Capres 2024