Omnibus Law Dikritik Cucu, Luhut: Pemerintah akan Buat Website Khusus
Sejak awal publik sulit memperoleh naskah RUU Ciptaker
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui penyusunan UU Cipta Kerja sejak awal kurang sosialisasi. Akibatnya, publik protes dan turun ke jalan untuk berdemonstrasi.
Dalam program 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin yang tayang di stasiun TVRI, pada Minggu (25/10/2020) malam, mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyebut salah satu pihak yang memprotes adalah anak dan cucunya sendiri.
"Cucu saya juga mengkritik dan menanyakan mengapa tidak membuat website, Opung? Supaya orang lihat (isi naskah UU Cipta Kerja)," ungkap Luhut menirukan pertanyaan cucunya yang kini duduk di bangku kuliah.
Usai mendapat kritik itu, dia dan tiga menteri koordinator lainnya kemudian berkumpul untuk membahas isu tersebut. Kemudian, disepakati akan dibuat satu situs khusus yang memuat naskah Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami dengarkan masukan itu. Dibuat oleh Pak Airlangga dan Pak Mahfud website itu. Nanti, di sana juga akan membuat naskah peraturan turunannya supaya orang bisa lihat dan masuk memberikan kritik," ujarnya lagi.
Baca Juga: Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi Jadi 1.187, Ini Penjelasan Mensesneg
1. Luhut menegaskan pemerintah tidak pernah berniat buat rakyat menderita melalui Omnibus Law
Luhut mengatakan, tidak ada satu pun niat dari pemerintah untuk membuat rakyat menderita melalui pembentukan Omnibus Law. Pemerintah hanya fokus bagaimana caranya menyeimbangkan pembukaan lapangan pekerjaan dengan investasi yang masuk dari luar Indonesia.
"Kami ingin lebih baik (dengan UU Cipta Kerja). Kami bicara ke presiden, tidak takut dan berani (lanjut UU Cipta Kerja), tidak bisa ditekan-tekan. (Pemikiran presiden) tidak langsung goyang, karena gini. Semua sudah firm. Terus jalan," ungkap Luhut.
Pria yang sempat menjadi Menko bidang politik, hukum dan keamanan itu juga mengklaim tidak butuh waktu lama untuk merasakan dampak positif dari diberlakukannya Omnibus Law. Salah satu yang diklaim Luhut memuji positif UU Cipta Kerja adalah CEO IDFC (International Development Finance Corporation) Adam S. Boehler.
Boehler yang pada pekan ini berada di Indonesia mengatakan RI akan semakin maju usai pemberlakuan UU Cipta Kerja. "Misalnya di Amerika, ia menyampaikan, bila ada perusahaan yang bangkrut, yang diurus pertama adalah bond holder-nya. Sementara, di Indonesia yang diurus pertama adalah buruhnya. Jadi, Indonesia lebih maju dari kami," tutur Luhut menirukan pernyataan Boehler.
Baca Juga: Pasal Migas Dihapus dari Draf UU Cipta Kerja, Begini Kata Baleg DPR