TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pengamat: Peluang Mahfud Jadi Capres di Pemilu 2024 Kecil

Mahfud akui masih trauma ketika nyaris jadi cawapres di 2019

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, menilai peluang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk menjadi capres pada Pemilu 2024 tergolong berat. Sebab, tidak semua partai politik bersimpati dengan langkah yang dilakukan oleh Mahfud. Termasuk dalam mengungkap transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

"Untuk bisa dipertimbangkan menjadi capres kan banyak variabel dan faktornya. Satu, faktor partai politik, dua, elektabilitas, ketiga, faktor bandar politik atau pendonor. Mau dikalkulasi apapun, saya belum melihat ada loncatan akan membuat Pak Mahfud MD bisa menjadi tiga besar capres yang ada," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, pada Minggu (26/3/2023). 

Ia pun menyebut, meski sikap Mahfud dalam membongkar berbagai kasus hukum didukung oleh publik, tetapi belum tentu hal tersebut disetujui oleh partai politik. Ujang memberikan contoh kalimat yang pernah disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang justru mengancam Mahfud soal ancaman bui seandainya membuka laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ke ruang publik. 

"Orang yang terbuka dan mengusut kasus berhadapan dengan partai-partai yang sampai saat ini masih korup lah," tutur dia. 

Ujang pun sepakat dan mendorong Mahfud untuk membongkar sejumlah kasus hukum yang mandek, seperti pembunuhan polisi yang melibatkan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, penyitaan aset Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan ketiga soal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. 

"Kan di tingkat elite itu banyak permufakatan jahat. Makanya di tingkat elite pun banyak yang tidak setuju langkah Mahfud," katanya.

Itu sebabnya dalam konteks pencapresan, ia mengaku tak yakin parpol-parpol bersimpati ke Mahfud. Meskipun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu membuka tabir kasus-kasus korupsi di negara ini. 

Munculnya nama Mahfud sebagai kandidat alternatif sudah mulai terdengar. Sejumlah orang yang tergabung di dalam Lintas Kajian Pemerhati Pembangunan Indonesia (LKPPI) mulai mendorong agar Mahfud bersedia maju di Pemilu 2024. 

Lalu, mengapa Mahfud dianggap lebih berpeluang menang bila diusung sebagai cawapres?

Baca Juga: Mahfud MD Tantang 3 Anggota DPR Hadir Rapat Bahas Rp349 T

1. Mahfud diproyeksikan cocok dipasangkan dengan Anies, Ganjar hingga Prabowo

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Lebih lanjut, alih-alih dipasangkan jadi capres, Mahfud justru lebih berpeluang untuk dijadikan bakal cawapres. Apalagi pada Pemilu 2019 lalu, Mahfud nyaris mendampingi Jokowi menjadi cawapres.

Sementara, bila melihat hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Minggu kemarin, elektabilitas Mahfud sebagai bakal cawapres ada di angka 1,7 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan elektabilitas Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. 

Ujang menilai, Mahfud cocok dipasangkan dengan bakal capres manapun yang namanya kini masuk ke dalam bursa survei. 

"Dia kan sipil dan ahli hukum, mau dipasangkan dengan Anies cocok, begitu juga bila dipasangkan dengan Ganjar atau Prabowo. Tapi, kan tetap dicari kalkulasi yang matang agar bukan sekedar cocok tapi juga harus bisa menang pemilu," tutur dia. 

Ia menambahkan, meski nama Mahfud kini sedang menjadi sorotan publik dan masuk beragam pemberitaan, namun belum bisa jadi daya tawar yang menarik bagi parpol. "Parpol itu melihatnya sangat pragmatis. Mereka akan melihat tokoh yang punya elektabilitas yang tinggi," katanya. 

Sementara, nama Mahfud di beberapa lembaga survei belum masuk ke jajaran tiga besar. "Itu juga kan alasan parpol dukung Anies, karena menurut beberapa lembaga survei selalu masuk ke jajaran tiga besar," ujarnya lagi. 

2. Jokowi diduga beri restu bagi Mahfud untuk ungkap dugaan transaksi mencurigakan

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (10/9/2021). (Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)

Sementara, menurut Ujang, relasi Mahfud dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo selama ini terlihat baik. Meski pernyataan Mahfud di ruang publik sering kali bertolak belakang dengan keinginan kelompok Jokowi. 

"Tapi, itu kan prinsip seorang pejabat yang memiliki latar belakang akademisi. Sesuatu yang sifatnya sudah prinsipil itu tidak akan bisa ditolerir dengan apapun. Jadi, Pak Mahfud soal pemilu ya prinsip harus jalan sesuai jadwal lima tahunan, tidak mengubah konstitusi," kata Ujang. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga terlihat mendukung sikap Mahfud untuk mengungkap transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Sebab, Jokowi biar bagaimana pun tetap butuh dukungan dari berbagai tokoh. 

"Itu harus. Gak mungkin ada menteri yang berkoar-koar di ruang publik tanpa izin Jokowi. Sudah pasti itu sudah dapat izin lebih dulu," tutur dia. 

Baca Juga: Politikus Gerindra Dorong Bentuk Pansus Transaksi Mencurigakan Rp349 T

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya