Pimpinan Baru akan Tepis Persepsi Publik Soal Rencana Pelemahan KPK

2. Alex masih menanti kejelasan pemberlakuan UU baru KPK

Sementara, ketika ditanya apakah komisi antirasuah akan mati usai diberlakukannya UU baru yang telah direvisi DPR, Alex mengaku masih menanti soal kejelasan poin-poin di dalam dokumen tersebut serta kapan akan mulai diberlakukan. Di dalam UU yang telah direvisi pada (17/9) lalu itu terlihat komisioner bukan lagi sebagai pimpinan tertinggi di KPK. Posisi tertinggi digantikan oleh Dewan Pengawas yang jumlahnya lima orang. 

"Nah, saya gak tahu nanti peranan di KPK seperti apa. Jangan-jangan saya menjadi bawahannya Dewan Pengawas. Itu kan gak lucu dan gak jelas," kata Alex sambil tertawa. 

Cara kerja Dewan Pengawas saja, kata dia melanjutkan, masih belum jelas. Apakah nantinya lima anggota Dewan Pengawas bekerja dengan sistem kolektif kolegial. 

"Kemudian, soal pemberian izin (untuk penyadapan), itu kan mekanismenya juga belum jelas. Apakah izin baru diberikan setelah dilakukan ekspos (gelar perkara). Kemudian, apakah Dewas ikut menyetujui nantinya apakah perkara ini naik ke tahap sidik atau tidak. Sebab, pemberian izin untuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan menjadi satu rangkaian," tutur dia memaparkan. 

Oleh sebab itu, Alex mengaku akan menantikan bagaimana keputusan akhir dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia mengaku mendengar UU baru itu akan dibuat lebih jelas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. Ada pula sinyalemen dari Istana, Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perppu. 

"Isi Perppunya seperti apa, itu kan juga belum jelas. Karena kami tidak diajak untuk berdiskusi (mengenai isu Perppu)," ujarnya. 

Alex menggaris bawahi pada dasarnya pimpinan KPK hanya merupakan bagian dari pelaksana UU. Artinya, apa pun yang dimandatkan di dalam UU yang telah direvisi itu harus dijalankan.