TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PKS Dukung Usul Demokrat Agar Segera Bentuk Sekber Koalisi Perubahan

PKS bersikap rasional soal cawapres pendamping Anies

Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Jakarta, IDN Times - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera mendukung usulan Partai Demokrat untuk segera membentuk Sekretariat Bersama Koalisi Perubahan. Koalisi yang rencananya terdiri dari tiga partai politik itu sudah sepakat bakal mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. 

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan pembentukan sekber penting dilakukan untuk mempercepat deklarasi tiga parpol di dalam Koalisi Perubahan. Tiga parpol tersebut adalah Demokrat, Nasional Demokrat dan PKS. 

"Kami menyambut baik usulan Partai Demokrat terkait usulan pembentukan Sekretariat Perubahan sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi bersama tiga partai," ungkap Kholid di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (28/1/2023). 

Ia menambahkan ketiga parpol sudah membentuk tim kecil untuk berkomunikasi secara intens. Namun, sama seperti Demokrat, PKS juga ingin agar komuniksi itu ditransformasikan melalui Sekretariat Bersama. 

Sebelumnya pada Jumat (27/1/2023), perwakilan dari ketiga parpol kembali bertemu di kediaman Anies di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pertemuan itu, terjadi setelah Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyampaikan dukungannya kepada Anies sebagai capres di pemilu 2024. 

Namun, berbeda dengan gaya NasDem yang menyiapkan acara khusus untuk deklarasi dukungan bagi Anies, Demokrat memilih hanya melalui keterangan tertulis saja. Apakah PKS juga sudah sepakat terkait sosok yang bakal mendampingi Anies sebagai bakal cawapres?

Baca Juga: Demokrat Desak Koalisi Perubahan Segera Diumumkan, Anies Jadi Capres

1. PKS bakal menunggu keputusan resmi dari Majelis Syura soal sosok cawapres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membuka Rapimnas DPP PKS 2022 di Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022). (IDNTimes/Melani Putri)

Lebih lanjut, Kholid menyebut PKS tetap bersikap rasional tentang sosok yang bakal mendampingi Anies sebagai cawapres. Sama seperti parpol lain, sosok bacawapres diharapkan adalah individu yang berpengaruh kepada kemenangan capres. 

"Pada prinsipnya, kami mendukung siapapun yang terbaik dan paling besar peluangnya  untuk memenangkan pilpres," tutur Kholid. 

Meski begitu, PKS belum bisa menentukan sosok bacawapres yang juga didukung. PKS memilih menunggu keputusan dari Majelis Syura lebih dulu. Kholid juga mengaku belum mengetahui kapan Majelis Syura yang berada di bawah pimpinan Salim Segaf Aljufri bakal mengumumkan keputusannya. 

"DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro," ujarnya lagi. 

2. AHY menyerahkan sosok bacawapres kepada Anies Baswedan

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberi arahan dalam Rakornas Badiklat Partai Demokrat. (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

Sementara, AHY menjelaskan, agar penentuan sosok bacawapres tidak menghalangi terbentuknya Koalisi Perubahan, Demokrat bakal mengajak PKS untuk meniru sikap Partai Nasional Demokrat (NasDem). Nasdem menyerahkan penuh keputusan penentuan bacawapres kepada Anies. 

"Untuk itu Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kami usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi," ungkap AHY di dalam keterangan tertulis pada Jumat, (28/1/2023). 

Ia juga menyebut bahwa koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. "Koalisi Demokrat, PKS dan NasDem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan," tutur dia. 

Dengan menyerahkan sosok bacawapres kepada bacapres, dia dapat memiliki independensi untuk menentukan pasangannya. Selain itu, bacapres juga tak diintervensi oleh pihak manapun. 

"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan bentuk kawin paksa," katanya lagi.

Baca Juga: NasDem ke Sekber Gerindra-PKB, Bagaimana Nasib Koalisi Demokrat-PKS?

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya