TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Politikus PAN Usul Ada Rumah Sakit Khusus Bagi Pejabat yang Kena COVID

Menurut Rosaline, pejabat perlu diistimewakan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw (www.instagram.com/@dr.rosalinerumaseuw)

Jakarta, IDN Times - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw, sempat curhat tentang sulitnya mencari rumah sakit bagi koleganya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19. Bahkan, ketika menemukan rumah sakit dan berada di Unit Gawat Darurat (UGD), mereka sempat terlunta-lunta.

Itu pula yang dialami oleh koleganya dari PAN, John Siffy Mirin ketika terpapar COVID-19. Alhasil, John yang juga merupakan anggota Komisi II DPR pada Sabtu, 3 Juli 2021 lalu, meninggal usai terinfeksi COVID-19. Menurut Rosaline, ia dan sejumlah petinggi PAN sampai harus mengemis agar almarhum John Siffy memperoleh tempat perawatan. 

"Saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman Wakil Ketua Komisi IX, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (Rumah Sakit) Medistra sampai ada ruangan. Sampai segitunya," ungkap Rosaline ketika berbicara di diskusi virtual dengan tajuk Persepsi Netizen Terhadap Penanganan COVID-19, Rabu (7/7/2021). 

Oleh sebab itu, ia mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat di tengah lonjakan kasus COVID-19. Menurut Rosaline, pejabat perlu diistimewakan lantaran mereka bekerja untuk kepentingan publik. 

"Dia itu kan ditempatkan untuk memikirkan rakyat dan negaranya. Bagaimana sampai dia bisa terlunta-lunta saat datang ke emergency (rumah sakit)," tutur dia lagi. 

Apa tanggapan pengamat di bidang parlemen mengenai pernyataan Rosaline ini?

Baca Juga: Anggota DPR Fraksi PAN John Mirin Meninggal Dunia akibat COVID-19

1. RSPAD Gatot Subroto tidak lagi sanggup merawat pejabat yang terpapar COVID-19

Wakil Sekjen DPP PAN Rosaline Irene Rumaseuw (tangkapan layar Zoom)

Rosaline menyadari ada RSPAD Gatot Subroto yang biasa dijadikan rujukan untuk perawatan bagi sejumlah pejabat yang terpapar COVID-19. Tetapi, menurutnya hal tersebut tidak cukup. Apalagi sejak pandemik COVID-19 merebak, rumah sakit sudah terisi penuh. 

"Kemenkes harus sudah mulai waspada. Sekarang saja ketika dilakukan webinar, saya masih harus mengurus beberapa anggota DPR yang lagi mendapat penanganan di lantai rumah sakit. Semua masing-masing berusaha membeli kursi roda supaya bisa duduk," kata Rosaline. 

Dalam kesempatan itu, ia sempat menyentil sikap pemerintah yang tidak siap ketika menghadapi lonjakan kasus COVID-19. "Padahal waktu corona lahir itu seharusnya kita sudah siap, karena di TV sudah jelas dunia sudah mulai (kewalahan) dengan (COVID-19). Di Italia, tanah atau lahan sudah susah untuk memakamkan korban meninggal akibat COVID-19," katanya.

Kondisi tidak jauh berbeda, justru kini dialami Indonesia. Banyak fasilitas kesehatan, kata dia, saat dibutuhkan seolah sudah tidak ada.

Indonesia, menurut Rosaline, sudah terlalu terlena dalam menangani pandemik. Pemerintah menganggap fasilitas kesehatan di Jakarta mumpuni dan siap mengatasi pandemik. 

"Padahal tidak ada, saya sedih. Bahkan pejabat negara saja, saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," tutur dia lagi. 

2. Tidak pantas dalam kondisi pandemik meminta pemerintah sediakan rumah sakit khusus pejabat

Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Kevin Handoko)

Sementara, menurut pandangan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, permintaan kepada pemerintah untuk menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat sangat tidak pantas. Pernyataan tersebut dinilainya tidak berempati kepada warga lain yang juga sedang berjuang melawan COVID-19. 

"Ini bentuk ketidakpedulian anggota DPR kepada situasi. Saat ini kan sedang dalam kondisi darurat di mana pemerintah sedang memastikan tidak ada lagi korban yang jatuh (karena pandemik). Jadi, seharusnya mereka fokus ke sana, bukan kepada kenyamanan pribadi," ujar Lucius ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (7/7/2021). 

Di sisi lain, ia kembali menyentil anggota DPR yang berulang kali ingin dipandang sebagai kelompok khusus dan pejabat. Padahal, mereka dipilih oleh publik dalam pemilihan anggota legislatif setiap lima tahun sekali. 

"Mereka mengabaikan fakta bahwa pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah rakyat dan seharusnya rakyatlah yang lebih tinggi posisinya. Bukan berarti posisi mereka berarti lebih tinggi dibandingkan rakyat," katanya lagi. 

Sehingga, dia menilai, anggota parlemen tidak pernah berpikir fungsinya sebagai rakyat. Melainkan ada hierarki layaknya sistem di pemerintahan. 

Baca Juga: 11 Anggota DPR Kena COVID-19, Tiga Komisi di Senayan Lockdown

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya