Soal Rencana Anggaran Beli Alutsista Rp1.760 T, Ini Kata Wamenhan
Anggaran alutsista selama ini 0,8 persen dari GDP
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI M. Herindra buka suara soal ramainya rencana anggaran jumbo yang sedang dialokasikan oleh Kementerian Pertahanan. Dalam rancangan Peraturan Presiden yang bocor ke publik, Kemenhan diketahui hendak menganggarkan Rp1.760 triliun untuk kepentingan pembelian alutsista. Di dalam dokumen rancangan Perpres setebal delapan halaman itu, dana jumbo tersebut akan diperoleh melalui skema pinjaman luar negeri.
Ketika ditemui media, Herindra tak membantah bila prioritas Kemenhan saat ini membeli alutsista untuk tiga matra yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL).
"Banyaklah (alutsista yang hendak dibeli). Dari AU, AL, banyak semua," kata Herindra yang ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan pada Senin, 31 Mei kemarin.
Sedangkan, terkait sistem pembiayaan, Herindra mengatakan, hal tersebut masih sebatas usulan. Realisasinya akan dipikirkan nanti.
"Ya, intinya gini, Kemenhan itu tidak akan (membuat anggaran yang fantastis), anggaran kita selama ini kan 0,8 persen dari GDP (Produk Domestik Bruto). Kita minta itu saja. Gak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan. Itu sama saja. Nanti, skemanya saja yang berbeda," tutur dia lagi.
Herindra pun meminta agar publik bersabar terkait dengan skema pembiayaan alutsista. Ia tak menjelaskan dengan gamblang apaka dana sebesar Rp1.760 triliun itu akan diperoleh dengan utang luar negeri.
"Ya, nanti kita lihatlah. Ini kan baru rencana," ujarnya.
Lalu, apa komentar anggota Komisi I mengenai rencana pengadaan alutsista yang membutuhkan anggaran mencapai Rp1.760 triliun?
Baca Juga: Anggota Komisi I Protes Prabowo dan Panglima TNI Absen Rapat di DPR
1. Komisi I belum pernah bahas rencana Kemenhan yang akan berutang Rp1.760 triliun
Sementara, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan mengatakan, mereka belum pernah membahas terkait rencana utang luar negeri mencapai Rp1.760 triliun untuk membiayai belanja alutsista.
Komisi I selama ini masih berpatokan pada program Minimum Essential Force (MEF) terkait belanja alutsista.
Farhan mengatakan, selama ini Panitia Kerja (Panja) alutsista pernah membahas tentang nasib konsep MEF. "Gak pernah (dibahas), kita itu di Panja Alutsista hanya membahas tentang apakah kita akan tetap mempertahankan konsep MEF sampai 2024 apa tidak," kata Farhan yang ditemui di DPR pada Senin kemarin.
Ia juga mempertanyakan mengapa rancangan Perpres bisa bocor ke publik. Sebab, itu merupakan dokumen yang sifatnya rahasia negara.
"Kalau dokumen rahasia negara maka ada seseorang di Istana yang membocorkan. Jadi, konteksnya sudah bukan anggaran pertahanan lagi, konteksnya sudah Badan Intelijen Negara," tutur dia lagi.
Ia mengatakan, angka-angka di dalam MEF memang sebaiknya diubah. Sebab, kebutuhannya pasti bergeser. "Tetapi, bila rancangan Perpres itu benar, tetap harus kita pertanyakan apakah rencana ini merupakan modifikasi MEF 2012 atau bukan," ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Awal Mula Rencana Pembelian Alutsista Rp1.760 T yang Jadi Polemik