Temui Mahfud MD, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dibubarkan
Serikat pekerja minta pemerintah selamatkan Garuda Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Serikat Karyawan Garuda Indonesia mendatangi kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan dan bertemu dengan Menko Mahfud MD pada Rabu, 27 Oktober 2021. Mereka menyampaikan aspirasi agar maskapai nasional Garuda tidak dimatikan.
Dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Polhukam pada Kamis (28/10/2021), Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda, Tommy Tampatty mengatakan pihaknya datang dengan semangat nasionalis dan NKRI. Tommy berharap pemerintah tetap berpegang pada kondisi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemik COVID-19.
"Sedangkan, terkait beban masa lalu, pemerintah saat itu juga telah menyetujui ekspansi. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit. Lalu, mengapa sekarang baru dipermasalahkan?" tanya Tommy.
Ia menambahkan sempat mendengar wacana bahwa pemerintah akan melakukan moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena force majeur akibat adanya COVID-19. "Kami berharap wacana ini benar dan segera keluar," kata dia lagi.
Apa respons Menko Mahfud mendengar aspirasi dari serikat karyawan Garuda Indonesia?
Baca Juga: Garuda Indonesia Jamin Penerbangan Normal usai Lolos dari Gugatan PKPU
1. Serikat karyawan berharap pemerintah tetap bantu dan berikan suntikan modal bagi Garuda
Di dalam pertemuan itu, Tommy berharap pemerintah masih bersedia untuk menjalankan operasi penyelamatan Garuda tanpa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pemerintah, kata Tommy diharapkan masih mau memberikan suntikan bantuan modal.
"Setelah itu dilakukan pembenahan dan Garuda bekerja sesuai tata kelola yang baik (good corporate governance)," ujar Tommy.
Pihaknya juga menolak bila pemerintah mengambil opsi mematikan maskapai Garuda Indonesia lalu diganti anak perusahaannya seperti Citilink. "Kami paham bahwa tidak gampang membangun bisnis airline," kata dia lagi.
Saat ini, emiten tengah menghadapi PKPU kedua terhadap kreditur global. PKPU merupakan restrukturisasi utang Garuda menjadi sebesar Rp70 triliun dari total utang sebesar Rp140 triliun. Opsi ini menjadi pilihan utama sebelum pemegang saham menyatakan pailit.
Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tetap mengupayakan restrukturisasi sebagai opsi pertama. Tetapi, bila proses restrukturisasi gagal, maka Garuda akan dinyatakan pailit.
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Tiko itu tak membantah bahwa Kementerian BUMN sedang menyiapkan Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai penerbangan nasional untuk menggantikan Garuda Indonesia.
Editor’s picks
Baca Juga: 4 Opsi Penentuan Nasib Garuda Indonesia agar Selamat dari Kebangkrutan