Tragedi KRI Nanggala 402, Koalisi Sipil Desak Lakukan Audit Independen
Pengadaan alutsista kerap diwarnai praktik korupsi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendorong dilakukannya audit secara independen pasca-tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 pada Rabu, 21 April 2021. Sebab, dalam setiap kecelakaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), pemerintah luput fokus penting yakni mengenai tata kelola perawatan dan pemeliharaan alutsista.
"Padahal, sangat mungkin masalah carut marutnya tata kelola alutsista di Indonesia dapat memperbesar risiko terjadinya berbagai kecelakaan di Indonesia," ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang ikut dalam Koalisi Masyarakat Sipil pada Selasa, 27 April 2021.
Ia menjelaskan tidak jelasnya mengenai tata kelola pengadaan, perawatan, dan reparasi alutsista pada akhirnya akan menjadikan prajurit TNI menjadi korban, bahkan meninggal dunia. Pengadaan alutsista, kata Usman, boleh saja sebagai bagian dari upaya melakukan modernisasi dan penguatan pertahanan.
"Tetapi, upaya tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," tutur Usman.
Ia menggarisbawahi dalam beberapa kasus pengadaan alutsista sering kali tidak hanya menyimpang, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya korupsi. Apa saja peristiwa korupsi yang melibatkan pengadaan alutsista?
Baca Juga: [CEK FAKTA] KRI Nanggala 402 Tenggelam karena Ditembak Kapal Asing
1. Alutsista yang dibeli sering kali tak sesuai kebutuhan TNI
Usman mengatakan dalam sejumlah pengadaan alutsista sering kali berada di bawah standar, dan kadang kala tak sesuai kebutuhan. Bahkan, ia menyebut sering kali alutsista yang dibeli dalam kondisi bekas.
"Ini menjadi persoalan baru karena hanya akan membebani anggaran untuk perawatan. Belum lagi, hal itu berisiko bagi keselamatan dan keamanan prajurit," tutur dia.
Dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil, penggunaan alutsista bekas dan tua berkontribusi terhadap sejumlah kecelakaan. Kondisi alutsista yang berada di bawah standar kesiapan, kata Usman, dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
Isu perawatan atau retrovit pun, ujar Usman, juga menjadi catatan sendiri untuk mempersiapkan alutsista. Koalisi masyarakat sipil mempertanyakan mengapa KRI Nanggala 402 proses retrovit malah dilakukan di Korea Selatan. Sementara, kapal bertenaga diesel listrik itu dibuat di Jerman pada 1977.
"Kami mendesak agar pemerintah dan DPR melakukan evaluasi serta audit semua proses kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan, mulai dari kapal selam, kapal perang, pesawat tempur KFX/IFX (KF-21 Borame) dan lainnya," kata Usman.
Baca Juga: Anggota DPR Minta KSAL Tanggung Jawab Atas Tragedi KRI Nanggala-402