Usai Kapal Tanker Iran Tertangkap, DPR Desak Bakamla Harus Diperkuat
Bakamla harus dijadikan satu-satunya national coast guard
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I DPR fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan meminta pemerintah memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Salah satu caranya dengan meningkatkan anggaran bagi organisasi itu.
Berdasarkan hasil rapat pada 10 September 2020 lalu dengan Komisi I, Bakamla hanya diberi anggaran senilai Rp515 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2021. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp6,5 triliun.
Farhan pun semakin mendesak hal itu usai Bakamla menangkap dua kapal tanker yang diduga melakukan pemindahan BBM secara ilegal.
"Urgensi penguatan Bakamla semakin tinggi karena kita sangat perlu menegaskan dan menegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus sejenis yang tidak terungkap karena wilayah laut RI begitu luas, sedangkan armada masih terbatas," kata Farhan melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada Rabu, 27 Januari 2021.
Saat ini, kapal MT Horse yang berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama sudah digiring ke Batam. Tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi dan kementerian lalu dibentuk untuk melakukan penyelidikan.
Apa saja dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dua kapal tanker itu?
Baca Juga: Bakamla Sebut Nahkoda Kapal Tanker Iran Akui Kirim BBM ke Kapal Lain
1. Komisi I minta agar Bakamla dijadikan satu-satunya penjaga pantai
Di sisi lain, Farhan turut mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan, untuk menyamakan dengan visi presiden. Visinya yaitu menjadikan Bakamla sebagai satu-satunya national coast guard.
"Lalu, operasional semua lembaga yang selama ini tumpang tindih di wilayah laut Indonesia, agar diintegrasikan," ujar pria yang sempat menjadi bagian dari manajemen Persib itu.
Farhan juga mengingatkan Kementerian Luar Negeri agar membangun sebuah diplomasi yang menegaskan keseriusan Indonesia dalam menjaga wilayahnya.
"Sehingga, ke depan tidak ada satu pun negara yang berani mempertanyakan tindakan penegakan hukum di wilayah Indonesia," kata dia lagi.
Farhan juga mendesak Bakamla agar terus menggali berbagai kemungkinan kerja sama internasional untuk pengembangan SDM dan teknologi penjaga pantai.
Baca Juga: Bakamla Tangkap 2 Kapal Bendera Asing yang Beraktivitas Ilegal