UU MD3 Tak Halangi Langkah KPK Berantas Korupsi

1. KPK tetap bisa memanggil anggota DPR tanpa izin Presiden dan MKD

Sedangkan di ayat kedua, terdapat pengecualian dan hak imunitas tidak berlaku bagi anggota DPR yang melakukan beberapa tindak kejahatan yakni tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara dan disangka melakukan tindak pidana khusus.

Dalam debat dengan anggota Komisi III DPR Erna Suryani Ranik pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa 13 Februari lalu, terungkap bahwa anggota parlemen tidak bermaksud berlindung di balik Pasal 245. Ia bahkan mempertanyakan sikap lembaga anti-rasuah yang seolah-olah memposisikan diri mereka sendiri kerap dizalimi DPR.

"Padahal, kami tidak pernah bersikap begitu. Kok kesan nya DPR ini zalim sekali ke KPK," kata Erna.

Kepastian tetap bisa memproses kasus korupsi disampaikan juga oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Selasa lalu. 

"Kalau benar UU itu mengecualikan tindak pidana khusus, maka itu artinya KPK tidak membutuhkan izin presiden atau rekomendasi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), kalau ingin memproses anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana korupsi," ujar Febri.