Vaksin Mandiri yang Libatkan Swasta Bisa Picu Kesan Diskriminatif

2. Epidemiolog nilai adanya vaksin mandiri yang melibatkan swasta bisa picu diskriminasi

Sementara, dalam pandangan epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman, proses vaksinasi memang tidak mudah untuk dilakukan. Selain masih harus meyakinkan publik bahwa vaksin ini aman dan mencegah agar tidak mengalami sakit parah seandainya terpapar COVID-19, belum lagi banyak hoaks yang membuat publik masih enggan divaksinasi. 

Kini bila pemerintah benar-benar akan menggandeng swasta dalam proses vaksinasi berpotensi memicu kesan diskriminasi. Terkesan yang punya uang yang bisa mengakses vaksin COVID-19. 

"Lalu, harus dipikirkan juga bagaimana pasokannya. Apakah dengan swasta nantinya bisa ikut mengakses vaksin COVID-19, stok untuk masyarakat umum khususnya yang rentan terpapar akan terganggu. Dalam situasi yang tengah dirundung pandemik, kekurangan stok vaksin akan jadi isu yang serius," ungkap Dicky kepada IDN Times melalui pesan suara pada siang ini. 

Lain ceritanya bila vaksin yang dibutuhkan untuk mencegah agar tidak terpapar influenza, hepatitis B. Sebab, komoditas tersebut tidak terlalu banyak dicari layaknya vaksin COVID-19. 

"Dalam kondisi pandemik ya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan vaksin tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali," tutur dia.

Dicky menduga vaksin yang nantinya dapat diakses oleh swasta memiliki cakupan pemberian lebih luas seperti Pfizer. Hal ini lantaran pemerintah telah menyampaikan merek vaksin yang diberikan mandiri berbeda dengan vaksin gratis.

"Kalau begini, nanti akan memicu isu diskriminasi lainnya yaitu vaksin kelas I dan II. Padahal, saat ini situasinya tengah dilanda wabah," ujarnya. 

Dicky menilai di tahap pertama belum tepat bila pihak swasta sudah diberikan akses ke vaksin COVID-19. 

3. Bila ingin digandeng, perusahaan swasta sebaiknya dilibatkan untuk membantu logistik vaksin COVID-19

Meski begitu, Dicky tak menampik ide perusahaan swasta bisa ikut digandeng dalam proses vaksinasi COVID-19. Mereka bisa dilibatkan dalam proses distribusi vaksin agar dapat lebih cepat diterima warga di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga bisa membangun kemitraan dengan swasta untuk tujuan jangka panjang dalam melawan pandemik lain di masa depan. Contohnya, dengan ikut terlibat pendanaan riset vaksin hingga riset test kit. 

"Itu lebih strategis dan penting adanya keterlibatan pihak swasta," ujarnya. 

Sementara, bila pemerintah menggandeng pihak swasta terkait pengadaan vaksin COVID-19, maka yang harus diingat yaitu tidak mengganggu tujuan utama vaksinasi, melindungi kelompok yang rawan dan memberikan akses vaksin yang setara.