Waketum: Kader Golkar yang Wacanakan Munaslub Harus Diperingatkan
Firman minta Dewan Etik Golkar segera ambil langkah tegas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Firman Soebagyo, meminta agar Dewan Etik segera turun tangan dan memproses kader yang mengembuskan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ia mengingatkan, ada konsekuensi bagi kader yang tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 2004 lalu.
"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," ungkap Firman di dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).
Wacana agar munaslub digulirkan bermula dari pertemuan pleno ke-8 Dewan Pakar Partai Golkar di kediaman Agung Laksono. Tetapi, Agung menegaskan, Dewan Pakar tidak merekomendasikan adanya pergantian pucuk pimpinan di Golkar. Berdasarkan dokumen hasil rapat pleno, Ketum Airlangga Hartarto disarankan untuk mengumumkan cawapres pada Agustus 2023.
Sementara, Anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam, justru menyebut tetap terbuka peluang munaslub seandainya cawapres dan koalisi baru gagal diumumkan oleh Airlangga. Ridwan sendiri tercatat sudah duduk sebagai anggota DPR selama empat periode berturut-turut dari Partai Golkar.
Firman menyebut, ada dugaan kader senior tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019. Salah satunya putusan Munas 2019, yakni menetapkan Airlangga sebagai capres pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Politisi Senior Golkar: Munaslub Solusi untuk Kembalikan Elektabilitas
Baca Juga: Waketum Golkar: Enam Bulan Lagi Pemilu Kok Mau Munaslub, Telat!
1. Firman nilai wacana munaslub jelang 6 bulan pemilu adalah usulan keblinger
Wacana Munaslub 2023 yang digulirkan oleh sekelompok politisi senior Golkar dinilainya sebagai gagasan keblinger. Ia menegaskan, gagasan itu menyesatkan seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi di DPR RI itu mengatakan, pimpinan Golkar pernah memecat kader lantaran menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar. Dengan begitu, menurutnya, hasil Munas 2019 harus diikuti secara tertib. Firman mewanti-wanti proses yang berlangsung di internal Golkar bukan hal main-main.
"Partai Golkar tetap menjunjung tinggi asas PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu," kata dia.
Alih-alih menggelar munaslub, Firman mendorong semua kader untuk mengawal dan mengamankan keputusan Munas 2019 yang memberikan mandat penuh kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik terkait pencapresan 2024.
Baca Juga: Airlangga: Siapapun yang Minat Jadi Ketum Golkar, Tunggu Munas 2024
Baca Juga: Ketua Dewan Pakar Bantah Rekomendasikan Munaslub 2023 Golkar