Walau Sudah Didemo Mahasiswa, Presiden Tetap Tak akan Cabut UU KPK
"Lewat jalur mekanisme konstitusional dong," ujar Yasonna
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo tetap bersikukuh tidak akan mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi dan disahkan oleh DPR pada (17/9) lalu. Padahal, pencabutan UU KPK masuk dalam satu dari tujuh tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (24/9) di depan DPR.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly memastikan Jokowi tidak akan mengubah pikirannya kendati didemo besar-besaran oleh mahasiswa. Aksi demo itu pun tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga meluas ke daerah lain di Indonesia.
Yasonna mengutip pernyataan Presiden Jokowi agar bagi yang menolak UU KPK direvisi segera mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.
"Kan saya sudah bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masak kita main paksa-paksaan (supaya Presiden mencabut UU KPK). Sudahlah," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (25/9).
Menurut dia, tidak ada sesuatu yang genting sehingga memaksa Presiden mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Lalu, apa sikap dari KPK usai mengetahui Presiden tidak akan mengeluarkan Perppu dan menghentikan UU baru komisi antirasuah diberlakukan?
Baca Juga: Aturan di UU Baru KPK Diduga Ingin Jegal Novel Baswedan
1. KPK sudah menyiapkan tim transisi untuk mengantisipasi apabila UU baru resmi diberlakukan
Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari UU baru itu, KPK kemudian membentuk tim transisi. Fungsi dari tim itu ada dua, satu untuk mengantisipasi kejanggalan-kejanggalan yang ada di UU baru. Kedua, mengurus proses transisi terkait status dari para pegawai di komisi antirasuah.
Seperti yang diketahui sesuai aturan baru di dalam UU tersebut, maka pegawai KPK akan beralih statusnya menjadi ASN. Status yang sama juga akan berlaku bagi penyidik dan penyelidik yang direkrut mandiri oleh komisi antirasuah melalui program "Indonesia Memanggil."
Juru bicara KPK, Febri Diansyah pada Rabu (25/9) telah menyatakan berdasarkan hasil penelusuran tim transisi itu ada 26 poin yang bermasalah di dalam aturan baru tersebut. Nantinya, usai diketahui poin-poin apa saja yang dianggap melemahkan, maka akan ditindak lanjuti dengan pemberian rekomendasi kepada pimpinan. Tujuannya, untuk meminimalisasi dampak kerusakan yang dialami oleh KPK secara lembaga usai UU tersebut diberlakukan.
"Progressnya ada hal yang lebih detail yang sudah kami petakan baik di bidang sumber daya manusia, kewenangan-kewenangan di penindakan misalnya yang kami sisir lebih dan di bidang lain yang membutuhkan tindakan cepat," kata Febri pada Selasa kemarin.
Namun, KPK memang harus cepat bertindak sebab apabila Presiden Jokowi memilih untuk tidak menandatangani UU tersebut, aturan baru mengenai komisi antirasuah tetap akan berlaku dalam kurun waktu satu bulan kemudian. Artinya, aturan itu akan berlaku pada (17/10) mendatang.
Baca Juga: Jokowi Tak Ada Rencana Bikin Perppu untuk Cabut UU KPK