Anies: Pendidikan Sering Dianggap Program, Dimonopoli Pemerintah
Anies juga menilai upah guru belum sepadan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden (Capres) 2024 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengungkapkan adanya sejumlah tantangan di dunia pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan yang dipandang sebagai program, bukan gerakan.
“Pendidikan ini sering dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu wilayah pemerintah,” kata Anies dalam acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
Menurutnya, para pegiat pendidikan sering tidak diikutsertakan di dalam pendidikan itu sendiri.
Baca Juga: Cerita Ganjar Soal Pendidikan di Indonesia, Gak Cuma Nilai Akademis!
Baca Juga: Anies Baswedan Obral Janji di Hadapan Kades, Bakal Naikkan Dana Desa
1. Pemerintah harus memberi ruang untuk semua pihak
Anies juga mengatakan, seharusnya pemerintah bisa memberi ruang untuk semuanya, terutama untuk keterlibatan dan kolaborasi pendidikan.
“Tanggung jawab keterlibatan di pendidikan itu dimiliki semuanya. Pemerintah bisa memberikan ruang untuk terlibat semuanya. Kita menyaksikan yang ada di pemerintah itu fiskal dan otoritas, nah yang tidak dimiliki itu inovasi, kreasi, jaringan, yang dimiliki oleh pegiat pendidikan,” tuturnya.
Baca Juga: Legacy dan Keberlanjutan dalam Dunia Pendidikan Indonesia