Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyindir Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai begal partai politik. Sebab, Moeldoko sendiri dituding melakukan kudeta untuk mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat.
"Ya sedih juga, ada orang-orang yang dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar menjadi begal politik, begal partai. Mau-maunya jenderal bintang empat melakukan hal seperti ini," kata Andi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga: Jika Partai Demokrat Gabung Pemerintah, Demokrasi Bisa Rusak
1. Andi sindir Moeldoko berusaha ambil alih partai dengan uang dan bersekongkol
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Andi mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono sempat sedih dengan situasi yang terjadi di internal partai politiknya. Karena, SBY merasa selama berkuasa 10 tahun, tidak pernah menganggu partai orang lain.
"Tiba-tiba, sekarang ini ada elemen kekuasaan yang berada di lingkaran dalam Presiden, berusaha mengambil alih partai orang lain. Dengan kekuasan dan uang bersekongkol dengan beberapa mantan dan kader yang tidak jelas laku, kemudian membuat Kongres Luar Biasa abal-abal," ujar Andi.
2. Moeldoko disebut kacang lupa pada kulitnya
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Menurutnya, KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu tidak sesuai dengan AD/ART. Meski SBY sedih, lanjut Andi, mantan Presiden ke-6 RI itu tetap menerima kenyataan dan menyebut menyesal telah mengangkat Moeldoko sebagai Panglima TNI.
"Walau tadi malam beliau (SBY) mengatakan sebenarnya merasa bersalah juga, terkait orang semacam Moeldoko ini. Dulu, zaman Pak SBY sempat diberi jabatan sampai Panglima TNI. Cuma, memang ya kata orang Jawa, ada kacang lupa lanjaran," tutur Andi.
3. Demokrat percayakan integritas Kemenkumham jika KLB mendaftarkan kepengurusan baru
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra Saat ini, lanjut Andi, Partai Demokrat hanya menunggu pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan keputusan apabila KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat itu mendaftarkan kepengurusan baru. Sebab, hingga kini nama AHY masih tertulis sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Saya sih, masih percaya teman-teman di Kemenkum HAM, termasuk Menteri Yasonna bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih apakah syarat-syarat untuk melakukan KLB telah dipenuhi sesuai AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini," katanya.
"Nah, kalau itu tidak memenuhi syarat, seharusnya ditolak pendaftarannya dan biarlah mereka menjadi gerombolan hantu blao yang tidak memiliki keabsahan jelas," lanjut Andi lagi.
Baca Juga: Usai KLB Sumut, Nasib Partai Demokrat Ada di Kemenkum HAM
