TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Banyak Nama Disebut di Kasus E-KTP, Ini Pesan Fahri Hamzah pada Jokowi

Fahri menilai ini hanya sensasi KPK

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta, IDN Times - Banyak pihak diduga terlibat dalam kasus e-KTP atau KTP elektronik. Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto dalam sidang menyebutkan sejumlah nama baru dalam kasus yang merugikan negera hingga triliunan itu.

Novanto menyebut nama baru yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya merupakan elite PDIP yang kini menduduki kursi penting di pemerintahan Jokowi-JK. Puan adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Pramono adalah Sekretaris Kabinet.

Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat lain. Dia malah menyebutnya sebagai sensasi semata dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Geram Diseret Kasus E-KTP, Pramono Anung Bakal Laporkan Setya Novanto? 

1. Kasus e-KTP harus fokus pada kerugian negara

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menurut Fahri, dalam kasus E-KTP seharusnya KPK dan penegak hukum yang lain fokus pada kerugian negara, bukan fokus dalam menyebutkan nama-nama. Karena sejak awal yang dikatakan dampak dari dugaan korupsi E-KTP adalah kerugian negara.

“Jadi fokusnya itu ke kerugian negara. Kayak kasus E-KTP sekarang, ini kan rame-rame begini lagi, ini bukan soal kerugian negara. Itu soal menyebut nama-nama, dan itu gak bakalan selesai,” tutur Fahri di Gedung DPR RI, Kamis (22/3).

Karena itu, Fahri menilai, penyebutan nama-nama dalam kasus korupsi E-KTP hanyalah sensasi. “Jadi kalau soal nama-nama itu sensasi-sensasi kayak begini itu tidak ada manfaatnya buat bangsa kita. Itu merusak. Fokus kita itu harusnya kerugian negara,” kata dia.

2. Fahri berpesan pada Presiden Jokowi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Fahri menilai kasus e-KTP sekarang ini bukan lagi pemberantasan terhadap korupsi, melainkan beralih seperti festival nama. Karenanya, Jokowi harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menertibkan lembaga-lembaga seperti KPK dan lainnya. Jika tidak, Jokowi bisa saja menjadi korban selanjutnya. 

“Ini omongan saya hari ini, pak Jokowi, Anda akan jadi korban dari ketidakpastian ini. Lihat saja nanti,” ucap dia.

Menurut Fahri, Indonesia harus punya alat sistem kewaspadaan, karena bisa saja baik dari luar maupun dalam negeri ini, ada pihak-pihak yang menganggu dan tidak mengingkan Indonesia memiliki masa depan.

Baca juga: PDIP: Partai Oposisi Tak Mungkin Punya Peranan Penting di Proyek e-KTP

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya