TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mahalnya Biaya Politik Tak Seharusnya Jadi Alasan untuk Korupsi

Kalau tak siap berpolitik mending gak usah ikut

Mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah gencar melakukan aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau korupsi. Mahalnya dana politik, terkadang menjadikan alasan bagi para politikus untuk melakukan korupsi.

1. Jangan jadikan dana politik sebagai alasan

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan jika mahalnya dana politik, jangan dijadikan alasan untuk seseorang mengambil yang bukan haknya. Menurutnya, dengan modal sosial media, para peserta Pilkada bisa memanfaatkannya untuk berkampanye.

“Kalau orang itu berkualitas, dia cukup modal facebook kok. Jadi oleh sebab itu, jangan dibilang biaya tinggi kemudian menjustifikasi seseorang untuk kemudian ngambil sesuatu yang bukan haknya,” ucap Saut di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Baca juga: OTT KPK di Lampung Tengah, Pemberian Suap Gunakan Kode "Cheese"

2. Parpol bisa ciptakan pemimpin yang berintegritas

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Terlepas dari maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Saut masih meyakini bahwa partai politik tetap bisa menghadirkan para pemimpin yang berintegritas. Integritas para pemimpin tersebut, harus dimulai dengan membangun intergritas dalam partai politiknya.

“KPK dalam rekomendasinya jelas-jelas menegaskan bahwa negara ini bisa dibangun dengan kepemimpinan yang tumbuh dari partai politik,” ungkap Saut.

Intergritas yang dimaksudnya adalah sesuatu yang berefisiensi, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuatu yang transparan, sesuatu yang adil, dan sesuatu yang jujur.

Baca juga: Ramai-ramai Calon Petahana Terjaring OTT KPK, Partai Minta Aturan Ini Direvisi

 

 

 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya