TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ditanya Soal Izin FPI, Jubir Jokowi Malah Sanjung Menko Polhukam

Istana tak ingin ikut campur soal izin FPI

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman, enggan mengomentari tagar #JokowiTakutFPI yang sempat menjadi trending di linimasa Twitter. Tagar itu terkait izin ormas Front Pembela Islam yang belum juga dikeluarkan pemerintah. 

Alih-alih menanggapi soal izin FPI, Fadjroel justru memberikan sanjungan atas tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang juga menanggapi soal izin FPI. Lalu, apa kata Fadjroel?

Baca Juga: Penjelasan FPI soal Khilafah Islamiyah di AD/ART yang Bermasalah

1. Fadjroel melempar isu FPI kepada Mahfud dan Tito

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Negara, Senin 18 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

"Bagus sekali jawaban dari Pak Menko Polhukam. Nanti diambil saja jawaban dari beliau," kata Fadjroel di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Menurut Fadjroel, terkait perizinan FPI itu, masih akan dikaji lebih jauh oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sedang diperiksa oleh Bapak Tito Karnavian. Jadi, ini karena mereka, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri adalah pembantu presiden, semua hal bersifat teknis akan diserahkan kepada mereka," ujar Fadjroel.

2. Istana tak ingin ikut campur soal izin FPI

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Fadjroel sendiri mengatakan bahwa Istana tak ikut campur dengan proses perizinan FPI itu. Berkaitan dengan masalah teknis, biar para menteri yang mengurusnya.

"Dipisahkan, pembantu presiden adalah Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan Bapak Mendagri, Pak Tito Karnavian, kepada beliau lah yang bersifat teknis untuk disampaikan," kata Fadjroel.

3. Fadjroel mengatakan Jokowi fokus terhadap penegakan hukum dan anti korupsi

Presiden Jokowi saat meninjau Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Jumat 29 November 2019 (Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Fadjroel menyampaikan, Jokowi lebih fokus terhadap hal-hal bersifat prioritas lainnya seperti penegakan hukum dan anti korupsi.

"Tapi Pak Jokowi ke atas, yaitu tegas mengatakan tetap politik pemerintah adalah antikorupsi, politik pemerintah adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya," ucapnya.

Baca Juga: Isi Lengkap Pasal 6 AD/ART FPI yang Dipermasalahkan Mendagri

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya