TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Doni Monardo: Pemerintah Tidak Memaksa Daerah untuk Terapkan PSBB

Tapi daerah harus tetap menangani COVID-19 secara optimal

Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Jakarta, IDN Times - Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah pusat tidak akan memaksa daerah-daerah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas yang membahas evaluasi PSBB bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan sejumlah kepala daerah.

"Bapak Presiden menegaskan, pemerintah pusat tidak memaksakan PSBB pada daerah-daerah," kata Doni dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/5).

Baca Juga: Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesa

1. Daerah boleh memilih pendekatan sesuai kondisi masing-masing

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Berdasarkan keputusan tersebut, Doni menyampaikan, setiap daerah boleh memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebab, Presiden Jokowi menyebut bahwa ada daerah yang tidak menerapkan PSBB namun berhasil menurunkan kasus positif virus corona.

"Termasuk memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," ujar Doni.

2. Meski tak ada pemaksaan, pemda diharapkan optimal dalam menangani COVID-19

Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Meskipun pemerintah pusat tak memaksa daerah untuk menerapkan PSBB, Doni berharap agar pemerintah daerah bisa secara optimal menangani COVID-19. Seperti mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Jadi walaupun tidak ada pemaksaan kepada daerah, tetapi juga daerah diharapkan secara optimal bisa meningkatkan kemampuannya dalam rangka juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," kata Doni.

Baca Juga: Pengamat Unpad: PSBB dan Lockdown Hampir Sama, Bedanya PSBB Lebih Soft

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya