Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesa

Relaksasi PSBB harus berdasarkan data

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan secara detail. Saat ini, sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang sudah menerapkan PSBB.

Mengenai wacana pelonggaran PSBB, Jokowi mengingatkan agar relaksasi dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru.

"Pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa," perintah Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5).

Lalu, apa saja instruksi Jokowi terkait evaluasi PSBB?

Baca Juga: Jokowi Minta Evaluasi Perbandingan Daerah Non-PSBB dan PSBB

1. Relaksasi PSBB harus berdasarkan data-data di lapangan

Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesaDok. Biro Pers Kepresidenan

Jokowi mengingatkan, rencana pelonggaran PSBB harus didasarkan pada data-data di lapangan. Sehingga keputusannya harus diambil dengan hati-hati dan tidak terburu-buru.

"Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang benar, hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," pesan Jokowi.

2. Manajemen PSBB antardaerah harus saling terhubung satu sama lain

Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesaDok. Biro Pers Kepresidenan

Kemudian, Jokowi mengingatkan agar manajemen pengendalian PSBB tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, artinya manajemen antardaerah harus saling terhubung satu sama lain.

"Penanganan kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya jadi terpadu, misalnya apa yang sudah dilakukan Jabodetabek ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ujar Jokowi.

3. Jokowi minta pengendalian COVID-19 di Pulau Jawa dilakukan dengan benar

Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesaDok. Biro Pers Kepresidenan

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta Gugus Tugas untuk mengendalikan COVID-19 di 5 provinsi di Pulau Jawa secara benar. Sebab, Pulau Jawa menjadi penyumbang kasus terbesar secara nasional.

Berdasarkan data Gugus Tugas, 70 persen kasus positif berada di Pulau Jawa. Tak hanya itu, 82 persen jumlah angka kematian juga berada di Pulau Jawa.

"Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian COVID di 5 provinsi di Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif, terutama dalam dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," Jokowi menambahkan.

4. Menurut Jokowi, hasil PSBB setiap daerah bervariasi karena efektivitas yang beda-beda

Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesaDok. Biro Pers Kepresidenan

Mengenai penerapan PSBB di sejumlah wilayah, Jokowi meminta untuk dievaluasi secara detail. Dia mengatakan, setiap daerah yang menerapkan PSBB memiliki hasil bervariasi.

"Berdasarkan kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Ini karena memang pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda," ucap mantan pengusaha mebel itu.

Menurut Jokowi, ada daerah yang setelah diterapkan PSBB mengalami penurunan drastis. Tapi ada juga yang tidak turun secara drastis.

"Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten tapi tidak drastis, tapi ada daerah yang penambahan kasusnya turun tapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif," ujar Jokowi.

"Ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB, ini juga hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa? Kenapa?" lanjut dia.

5. Jokowi sebut ada daerah yang tak menerapkan PSBB, tapi berhasil turunkan kasus virus corona

Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesaDok. Biro Pers Kepresidenan

Meski tak semua daerah menerapkan PSBB, namun Jokowi mengatakan, ada daerah yang memakai cara lain dan terhitung berhasil. Oleh karena itu, evaluasi PSBB sangat penting dilakukan.

"Sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB, dan juga provinsi dan kota/kabupaten tapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga berhasil," tutur mantan Wali Kota Solo itu.

6. Jokowi minta dibandingkan antara daerah yang menerapkan PSBB dengan yang tidak

Instruksi Lengkap Jokowi soal PSBB: Pelonggaran Jangan Tergesa-gesaDok. Biro Pers Kepresidenan

Lalu, pria kelahiran Solo itu meminta jajarannya mengevaluasi daerah-daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, 7 dari 3 provinsi dengan kasus positif virus corona atau COVID-19 terbanyak merupakan daerah non-PSBB.

"Oleh sebab itu, ini harus diperbandingkan antara yang PSBB dan non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat, disesuaikan konteks daerah masing-masing," ujar Jokowi.

Baca Juga: PSBB Surabaya Raya Tahap II Berlaku Mulai Hari Ini

Topik:

  • Sunariyah
  • Jumawan Syahrudin

Berita Terkini Lainnya