Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman, menyampaikan capaian dua tahun kepemimpinan Jokowi pada periode keduanya. Capaian tersebut di antaranya vaksinasi COVID-19 dan PON XX Papua.
"Presiden Joko Widodo tidak surut mewujudkan mimpi terbesar bangsa, yaitu Indonesia Maju. Mimpi yang hanya bisa diwujudkan oleh transformasi progresif di segala bidang. Krisis, resesi, dan pandemik COVID-19 tidak boleh melemahkan, namun bahkan melahirkan ketangguhan menggerakkan transformasi, dan menumbuhkan kualitas bangsa," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga: Survei 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Dinilai Memburuk
1. Klaim RI berhasil meraih prestasi internasional
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara) Fadjroel mengatakan Indonesia berhasil meraih prestasi internasional pada masa pandemik seperti Thomas Cup 2020, hingga Indonesia yang menjadi tuan rumah presidensi G-20.
Tak hanya itu, Fadjroel juga mengklaim Jokowi konsisten memimpin proses transformasi dalam koridor konstitusi, regulasi, demokrasi, dan ilmu pengetahuan.
"Fondasi transformasi progresif dimulai dari perubahan cara kerja bangsa, khususnya pemerintahan. Cara kerja pemerintahan harus efektif-efisien, melayani dan memberdayakan rakyat," ujar dia.
2. Sebut UU Ciptaker bukti penyederhanaan regulasi
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Lebih lanjut, Fadjroel menuturkan, perubahan cara kerja juga dibuktikan dengan penyederhanaan regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020.
"Cara kerja baru bangsa Indonesia juga diperkuat oleh organisasi kepemerintahan yang maju yaitu birokrasi yang tidak rumit, tidak koruptif, dan terintegrasi secara digital. Maka, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya membentuk organisasi kepemerintahan maju," ucap dia.
Menurut Fadjroel, cara kerja baru yang ditopang penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah landasan penting implementasi kebijakan di semua bidang.
3. Jokowi diklaim berhasil tangani pandemik COVID-19
Warga beraktivitas di zona merah COVID-19 RT 006 RW 01, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan. Untuk implementasi transformasi, Fadjroel menyampaikan, Presiden Jokowi telah menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemik, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum, dan HAM.
"Pertama, kebijakan penanganan pandemik difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan. Sehingga, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas COVID-10 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN)," tutur dia.
Penanganan kesehatan dalam masa pandemik, lanjut Fadjroel, dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem rumah sakit rujukan pasien COVID-19 nasional, sistem 3T atau testing, tracing, treatment, penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan.
"Penanganan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemik yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara," kata dia.
Fadjroel juga mengklaim capaian pemerintah dalam mengamankan vaksin untuk masyarakat. Dia menyebut Indonesia berada di urutan ke-6 dengan vaksinasi tertinggi di dunia.
"Upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong sehingga diharapkan Indonesia mandiri dalam produksi vaksin COVID-19 pada 2022," kata dia.
Selain itu, Fadjroel menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi yang berangsur-angsur membaik.
4. Jokowi juga diklaim terbuka pada kritik
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan) Berikutnya, Fadjroel mengklaim, Presiden Jokowi terbuka pada kritik. Sebab, hal itu masuk dalam kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM. Selain itu, dia juga menyampaikan keberhasilan Jokowi dalam program sertifikat tanah.
Tak hanya itu, Fadjroel juga mengklaim Jokowi sudah melakukan upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses juga pembaharuan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No. 53 Tahun 2021.
"Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Bangsa Indonesia," kata dia.
Baca Juga: Catatan KontraS 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Warga Makin Takut Bersuara
