TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ini Penjelasan Satgas soal Lonjakan Kasus Harian COVID-19 Hingga 8.369

Data di Papua akumulasi sejak November

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan situasi penularan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan alasan melonjaknya penambahan kasus virus corona hari ini, yang mencapai 8.369 kasus.

"Update penambahan kasus positif pada hari ini adalah 8.369, di mana jumlah kasus aktif pada hari ini adalah 77.696 atau 13,9 persen, di mana kasus aktif dunia adalah 28,36 persen," kata Wiku dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di channel Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: [BREAKING] Bukan DKI, Papua Jadi Penyumbang Kasus COVID-19 Terbanyak

1. Wiku sebut penambahan kasus di Papua adalah akumulasi sejak 19 November 2020

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurut data hari ini, kata Wiku, penambahan kasus terbesar berasal dari Papua dengan kenaikan mencapai 1.755 kasus. Penambahan kasus COVID-19 di Papua merupakan hasil akumulasi sejak November lalu.

"Secara contoh, Papua pada hari ini melaporkan sejumlah 1.755 kasus yang mana merupakan akumulasi dari penambahan kasus positif sejak 19 November hingga hari ini," jelasnya.

2. Perbedaan data antara daerah dan pusat jadi salah satu penyebab tingginya kasus harian

Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Selain itu, menurut Wiku, perbedaan data daerah dengan pusat menjadi salah satu penyebab tingginya angka kasus virus corona hari ini. Ada beberapa data pusat dan daerah yang berbeda seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Papua.

"Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi," ujar dia.

Oleh karena itu, Wiku meminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan konsolidasi data dengan pemerintah pusat.

"Kepada pemerintah daerah yang masih memiliki perbedaan data, kami imbau untuk melakukan konsolidasi data secara langsung dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutur dia.

Baca Juga: [BREAKING] Waduh! Pecah Rekor, COVID-19 Bertambah 8.369 Kasus

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya