Jokowi ke Mahfud: Ada Pasal Hina Presiden atau Tidak, Saya Dihina

2. Jokowi meminta DPR hapus pasal penghinaan presiden pada 2019

Pada 2019, DPR memutuskan untuk kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP. Setelah ramainya isu tersebut, Jokowi pun sempat bertemu anggota DPR pada 2019, guna membicarakan RKUHP.

Dalam pertemuan itu, Jokowi rupanya menyampaikan kepada DPR bahwa ia tak mempermasalahkan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ia meminta DPR menghapuskan pasal penghinaan pada orang pertama di Indonesia itu.

Ketua Fraksi NasDem di DPR RI pada saat itu yaitu Johnny G Plate, mengatakan memang benar Jokowi meminta pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dihapuskan. Alasannya, Jokowi merasa tak keberatan apabila pasal tersebut dihapuskan.

"Terhadap dirinya sendiri, pak Jokowi tidak keberatan penghapusan pasal tersebut, namun bagaimana terhadap presiden berikutnya," kata Johnny saat dihubungi IDN Times, Selasa, 24 September 2019.

Menurut Johnny, meski Jokowi tak keberatan, tetapi harus tetap melihat untuk presiden dan wakil presiden berikutnya.

"Terhadap kepala pemerintahan dan kepala negara tentu juga perlu memperhatikan etika dan budaya Indonesia yang umum diterima, yakni saling hormat menghormati, bukan saling mencerca dan saling menghina," jelasnya.