Kursi Pimpinan MPR Satu Paket untuk Koalisi Pro Jokowi, Wajarkah?
Masih ada kursi untuk Gerindra?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin, partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mulai mengincar jabatan-jabatan strategis. Di antaranya adalah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan MPR.
Tak hanya partai koalisi pendukung Jokowi, partai oposisi juga tengah mengincar kursi pimpinan MPR. Namun, seiring hari penentuan jabatan tersebut, partai koalisi pemerintah seakan memberi sinyal menutup pintu untuk oposisi mendapatkan jabatan tersebut.
Politikus PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kursi pimpinan MPR sudah menjadi satu paket untuk Koalisi Indonesia Kerja. Lalu, apakah wajar bila jabatan strategis seperti pimpinan MPR hanya diisi koalisi pemerintah?
Baca Juga: Ini Nama Calon Ketua MPR dari PDIP dan Gerindra
1. Wajar apabila koalisi yang menang mengambil jabatan strategis
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai wajar apabila kursi pimpinan MPR tidak ingin dibagikan pada oposisi. Sebab koalisi yang menang memang akan mengambil jabatan-jabatan strategis.
"Wajar-wajar saja. Koalisi yang menang memang akan ambil jabatan itu. Tak akan mau berbagi dengan oposisi. Karena mereka merasa sudah berkeringat dan berdarah-darah dalam Pilpres," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Rabu (24/7).
Baca Juga: Pramono Anung: Kursi Pimpinan MPR Satu Paket untuk Koalisi Jokowi