TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pakar: Ambil Alih Demokrat Bisa Muluskan Rencana Presiden 3 Periode

Semakin lama berkuasa, kemungkinan kekuasaan yang otoriter

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh kubu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah salah satu langkah untuk melancarkan rencana jabatan presiden tiga periode. Sebab, Zainal menilai belakangan ini MPR juga tengah kembali membicarakan soal wacana amandemen 1945.

"Saya lihat MPR belakangan kembali rajin bicara soal amandemen. Saya lihat pengambilalihan Demokrat bisa jadi untuk memuluskan itu. Karena dengan pengambilalihan penuh itu, dia (pemerintah) menguasai seluruh kekuatan partai," ucap Zainal dalam diskusi Political and Public Policy Studies (P3S) secara daring, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Alasan Kubu Moeldoko Belum Lapor Hasil KLB Demokrat ke Kemenkumham

1. Jabatan tiga periode akan memungkinkan adanya kekuasaan yang otoriter

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menurut Zainal, dengan sistem presidential yang digunakan di Indonesia saat ini memang memiliki masalah dasar, seperti adanya kemungkinan kekuasaan yang otoriter. Ia menambahkan, apabila jabatan presiden ditambah satu periode lagi, maka akan semakin kuat.

"Padahal dengan dua periode aja sangat mungkin dikaitkan dengan pola dukungan partai. Dan kalau sekarang dibiarkan lagi menurut saya akan semakin kuat," ujarnya.

2. Pengambilalihan Partai Demokrat dinilai salah satu cara untuk amandemen 1945

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Zainal menyampaikan, politik penuh dengan trik. Sebab, kata dia, politik tidak memperhitungkan sesuatu yang baik, melainkan memperhitungkan kekuasaan. Sehingga, pengambilalihan Partai Demokrat dinilainya salah satu cara agar bisa melakukan amandemen 1945.

"Saya tidak sedang berasumsi, saya tidak sedang menuduh. Ada baiknya kita berhati-hati, jangan-jangan pengambilalihan itu jalan untuk mempermulus termasuk berbagai cara yang seakan-akan dipakai untuk membenarkan. Seperti pura-pura mau mengadakan amandemen untuk GBHN, tapi sebenarnya di ujungnya adalah upaya untuk mendorong soal jabatan-jabatan presiden ini," tuturnya.

Baca Juga: Kenapa Moeldoko Belum Tampil ke Publik Usai Jadi Ketum KLB Demokrat?

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya