Pakar Hukum: Typo di UU Cipta Kerja Jangan Dikerdilkan!

1. UU Cipta Kerja jangan sampai berakhir seperti kasus UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Bivitri memberikan contoh tentang kasus permohonan pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam kasus tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian pasal tersebut.

Dalam putusannya, MK membatalkan frasa “sebagaimana dimaksud pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) UU Pemda itu. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan alasan pemohon mengajukan pengujian konstitusional terhadap frasa ”sebagaimana dimaksud dalam pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) UU Pemda lantaran salah merujuk pasal.

Sebab, Pasal 83 bukan mengenai larangan terhadap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, melainkan mengatur mengenai dana kampanye.

Berkaca dari kasus tersebut, Bivitri mengatakan, UU Cipta Kerja juga bisa berakhir seperti itu jika hanya karena adanya typo atau kesalahan ketik saja.

"Sebagai contoh pernah juga salah ketik rujukan pasal UU Pemda yang di-JR (judicial review) di MK. Mirip dengan yang Pasal 6 UU Ciptaker. Diajukan ke MK dan dikabulkan oleh MK," ujar dia.