Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, tampaknya harus tertunda. Sebab, Ba'asyir dipertimbangkan bebas bersyarat oleh pemerintah. Salah satu syaratnya adalah meneken dokumen cinta tanah air.
Namun, Ba'asyir dan keluarganya menolak untuk meneken dokumen tersebut. Sehingga, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa pembebasan Ba'asyir harus ditunda.
Baca Juga: Ali Fauzi Sebut Abu Bakar Ba'asyir Sudah Tak Terlibat Teror
1. Pembebasan Ba'asyir ditunda sebelum memenuhi syarat
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Terkait pembebasan Ba'asyir sendiri, syarat yang diberikan tidak dapat dinegosiasi. Sebab, itu adalah syarat mendasar bagi warga Indonesia untuk mencintai NKRI dan Pancasila.
"Oh iya (pembebasan ditunda). Karena itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
2. Fasilitas kesehatan tetap akan diberikan kepada Ba'asyir
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Untuk fasilitas kesehatan sendiri, Moeldoko menyampaikan bahwa Ba'asyir tetap akan mendapatkannya. Alasannya masih berkaitan dengan kemanusiaan.
"Gak berubah. Itu standar. Bahkan kita akan lebihkan kalau bisa dilebihkan. Untuk urusan kesehatan ya. Ini urusan kemanusiaan ya, gak bisa dikurangi," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi: Abu Bakar Ba'asyir Mau Bebas, Syaratnya Harus Dipenuhi
3. Moeldoko bantah pembebasan Ba'asyir berhubungan dengan politik
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Moeldoko juga membantah bahwa rencana pembebasan Ba'asyir tidak ada hubungannya dengan politik. Menurut Moeldoko itu hanyalah murni karena kemanusiaan.
"Gak. Gak ada hubungannya," ungkap Moeldoko.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
4. Ba'asyir akan terus dimonitor apabila bebas bersyarat
Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa memang Ba'asyir tidak akan dibebaskan secara murni, namun bersyarat. Apabila Ba'asyir bebas bersyarat, maka ia tetap akan dimonitor apakah melanggar persyaratan tersebut atau tidak.
"Syaratnya selama masa pembebasan bersyarat itu, dia akan terus dimonitor. Kalau yang bersangkutan kembali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan secara hukum, dia bisa dicabut pembebasan bersyaratnya atau bahkan dipidana dengan kasus pidana. Perkara yang baru," terang Lukman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
Baca Juga: Yusril: Presiden Jokowi akan Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir Pekan Depan
