Pemerintah Akui Bagikan Bansos Tanpa Gunakan Keakuratan Data
Instruksi Presiden kala itu adalah rakyat jangan kelaparan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah tak melihat keakuratan data sebagai faktor utama pembagian bantuan sosial (bansos).
Dia menjelaskan, di masa pandemik ini, cukup banyak masyarakat dari kelas menengah menjadi miskin. Oleh karena itu, akan lama pembagian bansosnya jika harus menunggu data diperbaiki.
"Karena waktu itu Presiden menginstruksikan 'tunggu rapi data sampai orangnya mati karena kelaparan, datanya gak rapi-rapi'. Ya sudah kita turun dengan data yang ada, kita percaya RT/RW bahkan Presiden minta tidak perlu ada verifikasi kabupaten/kota," kata Muhadjir di acara webinar IDN Times yang disiarkan langsung di channel YouTube IDN Times, Selasa (9/6).
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Tetap Bagikan Bansos hingga Desember 2020
1. Atas arahan Jokowi, bansos dibagikan terlebih dahulu tanpa melihat data
Ketika COVID-19 melanda, Muhadjir mengatakan bahwa negara harus menghadapi realita baru. Menurutnya, pandemik membuat masyarakat kelas menengah menjadi miskin baru.
"Justru Presiden bilang ini yang harus diwanti-wanti dan diafirmasi. Karena kalau yang sudah di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sudah dapat bantuan, baik PKH maupun pangan non-tunai. Yang tiba-tiba jadi miskin ini harus ditelusuri mulai dari RT/RW, kemudian di tingkat desa baru dipastikan dia mendapat bantuan," jelas Muhadjir.
Baca Juga: Menko PMK: Bencana akan Membuat Kita Jadi Lebih Baik