Pemerintah Bakal Beri Tindakan Hukum ke Siapapun yang Kumpulkan Massa
Mahfud ingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberi peringatan keras kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Hal itu diungkapkan Mahfud buntut dari acara yang digelar oleh Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab pada Sabtu, 14 Oktober 2020 lalu.
Pernikahan anak Rizieq, yakni Najwa Syihab, sekaligus acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini terbuka untuk umum. Cukup banyak orang-orang yang hadir dalam acara tersebut, sehingga menimbulkan kerumunan massa dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
"Pemerintah memperingatkan pada para kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penindakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar," kata Mahfud dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Kemenko Polhukam RI, Senin (16/11/2020).
Baca Juga: Rizieq Shihab Hingga Anies Baswedan Trending di Twitter Pagi Ini
1. Mahfud sebut Indonesia negara hukum, di mana semua perbuatan harus sesuai aturan hukum
Mahfud menerangkan, tak bisa dipungkiri jika Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan hak kepada masyarakat untuk berekspresi, berkumpul dan beraktivitas. Tetapi, dia juga mengingatkan, masyarakat tak boleh melupakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun pasti ada hukuman dan aturannya.
"Tapi Indonesia juga negara nomokrasi, negara hukum, penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga lainnya. Sehingga harus tetap dilakukan sesuai aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis dan damai," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Baca Juga: Diduga Hina Rizieq, Nikita Mirzani Bakal Dilapor ke Polisi