Soal Rumah Dinas DPR, Demokrat: Pikirkan yang Matang Biar Tak Gaduh
Demokrat terima segala keputusan pemerintah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana mengganti fasilitas rumah dinas DPR RI dengan tunjangan. Terkait hal itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan hal itu perlu direncanakan dengan matang.
Kendati, ia mengaku akan menerima segala keputusan yang dilakukan pemerintah terkait fasilitas anggota DPR RI tersebut.
"Bagi saya ikut aturan pemerintah saja, karena pengaturan terkait rumah jabatan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diatur oleh pemerintah. Jadi apakah akan seperti saat ini dengan rumah jabatan yang tersedia atau dalam bentuk tunjangan," kata Herman kepada IDN Times, Sabtu (21/8/2021).
Baca Juga: Anggota DPR Pilih Rumah Dinas atau Tunjangan? Ini Kata Arsul Sani
1. Keputusan soal fasilitas harus dipikirkan matang karena di tengah pandemik COVID-19
Menurut Herman, keputusan soal fasilitas anggota DPR memang harus dipikirkan secara matang antara pemerintah dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Sebab, jika gegabah, maka akan membuat suasana gaduh.
"Karena yang penting tidak menjadi gaduh di masyarakat. Saat ini negara sedang tidak baik-baik saja, COVID-19 belum terkendali, masyarakat juga sedang susah, hal ini kenapa harus dipertimbangkan secata matang karena terkait hak anggota DPR biasanya selalu menjadi gaduh," ucap Herman.
Baca Juga: Mardani: Rumah Dinas DPR Bisa Digunakan untuk yang Lain