Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Indonesia tidak ingin mencampuri permasalahan Muslim Uighur di Tiongkok. Menurut dia, itu sudah masuk permasalahan internal negara.
"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Baca Juga: Yusuf Mansur Diamuk Warganet Gara-gara Singgung Xinjiang dan Uighur
1. Moeldoko sebut kasus Uighur sudah masuk internal negara lain
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat melakukan wawancara khusus bersama IDN Times, Rabu 6 November 2019 (IDN Times/Panji Galih Aksoro) Moeldoko menjelaskan, setiap negara punya kedaulatan masing-masing, sehingga, Pemerintah Indonesia tidak ingin ikut campur urusan dalam negeri suatu negara.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya," ujar Moeldoko.
2. Mahfud MD: Kita Pakai Diplomasi Lunak pada Kasus Muslim Uighur
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri acara Gerakan Suluh Kebangsaan. (IDN Times/Margith Juita Damanik) Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, isu Muslim Uighur di Tiongkok tengah ditangani Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Menurut dia, Indonesia berada di posisi tengah.
"Itu Bu Menlu sudah melakukan langkah-langkah, ya. Kita punya jalan diplomasi lunak sejak dulu, kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif gitu, ya," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Mahfud menjelaskan, Retno tengah menyiapkan langkah-langkah terkait Muslim Uighur, meskipun kasus tersebut bukan kasus baru. Tak hanya dari pemerintah, kelompok masyarakat juga turut membantu kasus Muslim Uighur di Tiongkok.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Kemudian dari kelompok masyarakat ada majelis ulama, Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), sudah ke sana, dan sebagainya. Kita cari jalan yang baiklah, kita tidak bisa mendiamkan peristiwa itu. Tapi juga kita harus tahu masalah yang sebenarnya," kata dia.
Baca Juga: MUI Jatim: Tiongkok Harus Transparan tentang Muslim Uighur di Xinjiang
