Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Setelah memilih meninggalkan Jakarta sehari menjelang demonstrasi besar-besaran yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya memberikan respons. Jokowi bahkan mengungkap pemicu demo yang berujung aksi anarki di beberapa tempat.
Respons Jokowi ini menarik perhatian pembaca IDN Times, Jumat (9/10/2020). Begitu pula dengan kelanjutan demo Kamis kemarin, seperti munculnya akun satir terkait pembakaran halte bus TransJakarta. Juga soal upaya pemerintah menggenjot pendapatan dari segala lini, termasuk memajaki bisnis-bisnis milik konglomerat dunia seperti Jack Ma dan Bill Gates.
Baca Juga: Anggota TGPF Intan Jaya, Bambang Purwoko Ditembak Orang Tak Dikenal
Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menambah daftar perusahaan global yang dipungut pajaknya atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.
Bisnis milik pendiri Alibaba, Jack Ma, hingga pendiri Microsoft, Bill Gates, tak luput dari incaran pajak. Mulai 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.
Apa saja daftar usahanya? Cek di sini.
1. Sri Mulyani pungut pajak bisnis milik Jack Ma hingga Bill Gates mulai 1 November
2. IDI prediksi klaster demo bakal picu lonjakan kasus COVID-19
Suasana Demo Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Aldila Muharma&Athif Aiman) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyoroti aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Tim Mitigasi PB IDI, Dr M. Adib Khumaidi, menjelaskan unjuk rasa yang melibatkan banyak orang berpotensi menularkan virus corona.
"Peristiwa tersebut mempertemukan ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik namun juga tidak mengenakan masker," kata Adib. Bagaimana selanjutnya prediksi IDI? Lihat di sini guys.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Jokowi tantang yang menolak Omnibus Law ajukan gugatan ke MK
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (YouTube/Sekretariat Presiden) Presiden Jokowi merespons penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, apabila masih ada pihak yang menolak, maka bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia memang menganjurkan agar jika ada pihak yang tidak puas dengan suatu UU, maka bisa ajukan materi ke MK. Apa selanjutnya kata Jokowi? Simak tautan ini.
4. Nadiem tegaskan bimbel tak berguna untuk asesmen nasional
Mendikbud Nadiem Makarim (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Kabar gembira buat siswa didik yang akan mengikuti proses asesmen nasional di 2021. Mendikbud Nadiem Makarim bilang, untuk ikut asesmen nasional, siswa tidak memerlukan lagi bimbingan belajar khusus seperti yang lazim dilakukan menghadapi ujian nasional.
Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu. Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berua input, proses dan hasil. Bagaimana detailnya? Simak penjelasan Mendikbud di link berikut ini ya guys.
Baca Juga: 7 Fakta Istana Merdeka yang Kerap Jadi Sasaran Demonstran
