Fahri Hamzah Kritisi Data Pemilu: Indonesia Tak Punya Data Kredibel
Fahri sebut, membenahi data hanya dengan menekan tombol
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengkritisi data pemilihan umum (pemilu) yang menurutnya sampai saat ini Indonesia tidak memiliki data pemilih yang kredibel. Ia juga mengatakan, pejabat masih mempermasalahkan soal data tetapi tidak mau membenahi.
"Nanti kalau jelang Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih akan bertengkar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal data Daftar Pemilih Tetap (DPT) versus data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) seperti Pemilu 2019 lalu, itu artinya ada yang curang (semoga tidak terulang)," tulis Fahri dalam caption unggahan fotonya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun Instagramnya, yang dikutip Rabu (28/7/2021).
Diketahui sebelumnya, DPT yang terdaftar di KPU pada tahun 2019 sebanyak 192,83 juta jiwa, terdiri dari DPT dalam negeri sebanyak 190,77 juta dan DPT luar negeri sebanyak 2,06 juta jiwa.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Menggila, Jadwal Pemilu 2024 Berubah Lagi?
1. Benahi data hanya dengan menekan tombol
Menurut Fahri, membenahi data di saat semua serba digital tinggal hanya dengan menekan tombol. Ia kemudian menjabarkan data susunan hierarki pejabat eksekutif terpilih yang terdiri dari Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa (Kades), Kepala Dusun (Kadus), RW dan RT.
Pada September 2020, ia menyebutkan, data penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa dengan jumlah pejabat eksekutif terpilih yang ia rincikan, sebagai berikut:
- 2 orang untuk presiden dan wakil presiden
- 64 orang gubernur dan wakil gubernur
- 1.028 bupati/wali kota bersama wakilnya
- 83.820 kades
- kurang lebih 1/2 juta kadus
- sekitar 5 juta orang RW
- sekitar 10 juta RT
Dari data tersebut, Fahri menjelaskan lagi terkait tanggung jawab dari masing-masing posisi.
Editor’s picks
"Presiden urus 270 juta orang, gubernur urus 8 juta-an, bupati/wali kota urus 1/2 juta, kades urus 3.000-an, kadus urus 540-an, RW urus 54-an, RT urus 27-an, kira-kira RT 5-7 Kartu Keluarga (KK), jika kita benahi datanya, apalagi semua digital, tinggal pencet tombol," ujar Fahri.
Baca Juga: Data Lengkap Kasus COVID-19 di Indonesia per Rabu 28 Juli 2021