TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Dear Pak Jokowi, Janjinya Ditagih Nih Katanya Mau Bangun RI dari Desa?

Pemerintah malah bikin omnibus law yang merugikan desa

Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni (IDN Times/Kevin Handoko)

Jakarta, IDN Times - Pegiat lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni menagih janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang katanya ingin membangun Indonesia dari desa. Sebab, menurut dia, orientasi kebijakan ekonomi hari ini kotradiktif dengan upaya memajukan desa.
 
“Yang seharusnya jadi gerakan nasional adalah back to local, bukannya malah omnibus law yang memberikan karpet merah kepada investor. Kita ini harus berdiri sendiri,” kata perempuan yang akrab disapa Puni, dalam webinar #MenjagaIndonesia by IDN Times, Senin 10 Agustus 2020.

Baca Juga: COVID-19 Jadi Bukti Pertanian Lebih Penting dari Investasi

1. Desa sudah berdaulat, bahkan sebelum Indonesia merdeka

Webinar #MenjagaIndonesia Ep. 2 by IDN Times dengan tema, "Yuk Kian Peduli Jaga Planet Bumi" (IDN Times/Besse Fadhilah)

Pada kesempatan yang sama, perempuan kelahiran Semarang itu mengingatkan bahwa desa sudah berdaulat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kedaulatan desa bisa terjadi karena di sanalah asal sumber daya alam negeri ini.
 
Oleh sebab itu, dia memperingatkan Presiden Jokowi agar tidak fokus pada pertumbuhan ekonomi yang akhirnya memaksa pembangunan hanya terpusat di kota. Adapun desa hanya menjadi medan eksploitasi pemilik modal.
 
“Persoalannya adalah pembangunan tidak berkiblat pada desa. Kita selalu berpikir orientasi ke kota melalui industri yang luar biasa, yang dipikirkan hanya financial capital. Kita lupa untuk membangun social capital yang masih banyak di desa,” kata Puni.

2. Dibutuhkan penggerak desa, bukan pendamping desa

Ilustrasi desa (jateng.idntimes.com)

Sebenarnya, pemerintah memiliki kebijakan membangun desa melalui pendamping desa. Mereka adalah orang-orang terpilih yang dilatih dan ditempatkan di desa untuk menjadi motor perubahan.
 
Tapi, Puni mengkritik kebijakan itu, karena mereka yang ditempatkan di desa kebanyakan tidak memiliki rasa kepekaan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Perkara itulah yang melandasi ia untuk menggagas Patriot Desa.
 
Patriot Desa mengkader alumni universitas selama 45 hari untuk menjadi penggerak desa, bukan sekadar pendamping. Dalam pelatihannya, mereka ditanamkan jiwa empati supaya bisa peka terhadap lingkungan sekitarnya.
 
“Di universitas yang dilatih hanya logikanya, tapi dalam pelatihan ini (Patriot Desa) yang didorong adalah empati, karena empati inilah yang membuat anak-anak muda memiliki jiwa petarung dan tidak cemas menghadapi apapun. Jadi kami tidak mencetak pendamping desa yang hanya dibekali selama tiga hari,” tutur Puni.

Baca Juga: Miris, Begini Alasan Pejabat Ogah Bahas Pertanian Ketimbang Tambang

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya