TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Indonesia Beberkan 3 Resep Wujudkan Perdamaian Dunia

Perdamaian harus diperjuangkan, tidak tiba-tiba muncul

Menlu RI Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum ke-78 PBB (Dok. Billy PTRI New York)

New York, IDN Times – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyuarakan tiga isu dalam Sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) pada Sabtu (23/9/2023). Tiga hal itu mencakup tanggung jawab global, hak pembangunan, dan kerja sama regional.

Sebelumnya, Retno memaparkan bahwa dunia saat ini berada pada situasi yang sulit. Banyak negara yang tidak berkomitmen pada janji-janjinya, sehingga perang Rusia-Ukraina tak kunjung berhenti dan belum ada aksi signifikan untuk penanganan krisis iklim.

“Saya ingin membagikan beberapa pemikiran tentang bagaimana kita bisa membangun kembali kepercayaan dan memperkuat solidaritas global,” kata Retno di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Menagih Hak Negara Berkembang untuk Naik Kelas

1. Syarat utama perdamaian dunia

Menlu RI Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum ke-78 PBB (Dok. Billy PTRI New York)

Isu pertama yang digaungkan Retno adalah penguatan tanggung jawab global. Menurut dia, nasib dunia tidak dapat ditentukan oleh segelintir pihak. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera merupakan hasil dari tanggung jawab kolektif.

“Itu tanggung jawab negara besar dan kecil, Utara dan Selatan, berkembang dan maju,” kata Retno.

Hal tersebut dapat tercapai jika semua negara menghormati hukum internasional, prinsip kedaulatan nasional, dan integritas wilayah. Secara lebih spesifik, Retno menyebut bahwa tanggung jawab kolektif dibutuhkan oleh rakyat Palestina dan Afghanistan.

“Untuk waktu yang panjang, kita hanya bisa diam melihat warga Palestina menderita. Oleh sebab itu, Indonesia tidak akan mundur dari komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Retno.

“Indonesia telah memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan, memperjuangkan hak perempuan dan anak perempuan, termasuk hak pendidikan mereka,” sambung dia.

2. Hak pembangunan harus dihormati

Menlu RI Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum ke-78 PBB (Dok. Billy PTRI New York)

Hal kedua yang disorot adalah hak pembangunan bagi semua. Menurut Retno, setiap negara memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Hanya saja, arsitektur ekonomi global saat ini hanya menguntungkan sejumlah pihak

“Diskriminasi perdagangan masih terjadi dan rantai pasok global masih dimonopoli oleh sejumlah negara. Alhasil, banyak negara berkembang yang mungkin tidak mampu mencapai target SDGs pada 2030, karena mereka justru berkutat pada utang luar negeri. Mirisnya, semua hal itu berujung pada merosotnya kepercayaan dan solidaritas,” ungkap Retno.  

Mantan Dubes Indonesia untuk Norwegia itu pun menekankan bahwa inilah saatnya untuk berbenah, untuk melakukan perubahan nyata. Langkah pertama bisa dimulai dengan industrialisasi yang inklusif.

“Negara maju harus mendukung seruan ini demi masa depan yang lebih baik. Gagasan yang sama juga berlaku dalam mengatasi krisis iklim dan menjaga biodiversitas,” tutur Retno.

“Kita butuh negara maju untuk memenuhi tanggung jawabnya, termasuk pada pendanaan iklim, investasi hijau, dan transfer teknologi. Inovasi dan teknologi tidak boleh eksklusif untuk sejumlah negara. Inilah saatnya kita mengoptimalkan apa yang telah kita pidatokan,” tambah dia.

Baca Juga: Indonesia Tidak Biarkan Rohingnya Menangis dalam Senyap

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya