Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Efektif Cegah Politik Uang?
Biaya kampanye yang mahal bisa memicu korupsi dan praktek politik balas budi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Maraknya politik uang dan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi membuat sejumlah pihak mempertanyakan sistem pemilhan lansung kepala daerah yang selama ini digelar. Benarkah sistem pemilihan ini memicu politik uang dan korupsi?
Baca juga: Mendagri Siap Garap E-KTP 138 Ribu WNI Penganut Aliran Kepercayaan Usai Pilkada
1. Perlunya evaluasi terhadap Undang-undang Pilkada
Politisi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun yang juga Anggota Komisi XI DPR mengatakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memang perlu dikaji lagi. Menurutnya, wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD bisa menjadi alternatif.
"Itu usulan yang bagus, usulan mengenai Pilkada langsung yang dilakukan DPRD. Melihat perkembangan dan dinamika Pilkada, perlu kita perhatikan dan amati saat ini bagaimana proses politik uang terjadi di sana. Kemudian politik mahar juga terjadi. Intimidasi, perpecahan masyarakat," katanya saat ditemui di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4).
Baca juga: KPU Jatim Siap Gelar Debat Pilkada Pertama, Begini Detail Acaranya