Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menanggapi kerja aparat keamanan, Koalisi Masyarakat Sipil Papua (Ko Masi Papua) menilai, negara berupaya memberikan informasi yang terbatas kepada publik. Mereka menilai, ini merupakan bentuk diskriminasi yang berdampak tidak terpenuhinya hak-hak keluarga korban, untuk memperoleh keadilan.
Karena itu, Ko Masi Papua telah melakukan investigasi independen sebagai mekanisme check and balances atau kontrol atas monopoli informasi institusi negara. Salah satu tujuan investigasi untuk mengetahui berapa banyak korban jiwa dan luka di tengah ketegangan di Bumi Cendrawasih.
Sebulan pasca-gelombang demonstrasi yang terjadi di Papua, aparat kepolisian belum juga memberikan keterangan resmi terkait jumlah korban luka maupun jiwa. Ihwal kerusakan, polisi justru bekerja cepat membagikan data kepada publik. Disebutkan setidaknya 15 unit kantor perbankan dirusak, tujuh unit pos polisi dibakar, 24 kios dan toko dirusak, 33 unit kendaraan roda dua dan 36 kendaraan roda empat dirusak dan dibakar.
Bagaimana hasil investigasi koalisi tersebut?
Baca Juga: Meninggalkan Bumi Cendrawasih Demi Menggapai Mimpi
1. Berikut temuan jumlah korban pada Agustus dan September
IDN Times/Muhammad Khadafi Koalisi menemukan korban di antaranya dua orang tertembak dan 18 lainnya mengalami kekerasan fisik pada 21 Agustus di Timika. Sementara, pada hari yang sama di Fakfak, satu orang menderita luka tikam, satu orang terkena lemparan batu, dan satu lainnya terkena peluru nyasar.
"Terkait kerusuhan di Deiyai pada 28 Agustus, Ko Masi Papua juga mendapati delapan warga sipil dan satu prajurit TNI meninggal dunia. Ada juga 17 orang menderita luka karena mendapatkan serangan fisik dan dua lainnya luka, yang diduga akibat ditembak aparat," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua Sem Awom, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9).
Sem Awom memaparkan kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus di Expo Waena menyebabkan dua warga sipil tertembak peluru nyasar, dan satu warga lainnya tertembak di Abepura usai demonstrasi.
"Keesokan harinya, 30 Agustus, setidaknya sembilan orang mengalami luka berat dan ringan karena senjata tajam. Sedangkan, seorang pemuda diketahui meninggal dunia," kata dia.
Pada 1 September 2019, terjadi penyerangan yang diduga dilakukan sekelompok masyarakat terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Nayak I Kamkey, Abepura. Akibatnya, 17 orang mengalami luka-luka karena lemparan batu dan senjata tajam, serta dua orang meninggal dunia karena tertembak.
2. Ko Masi Papua membuka posko pengaduan bagi warga Papua yang mengalami teror
IDN Times/Muhammad Khadafi Selain melakukan investigasi korban, kata Sem Awom, Ko Masi Papua juga mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat Papua yang mengalami teror atau mendapat perlakuan diskriminatif. Posko tersebut dibuka sejak 9 September 2019.
Per 14 September, tim posko telah menerima 26 laporan, terkait penangkapan di luar prosedur hukum, intimidasi, dan teror hingga laporan hilangnya seorang warga pasca-demonstrasi. Pengaduan yang masuk berasal dari beberapa kota di Papua dan Papua Barat.
“Koalisi memperkirakan pengaduan akan terus meningkat seiring dengan intensnya aksi penyisiran dan penangkapan yang terus dilakukan aparat. Oleh karena itu, koalisi meminta korban maupun keluarga korban untuk melapor, baik mereka yang mendapat intimidasi, teror, salah tangkap hingga kekerasan fisik,” kata Sem Awom.
3. Aparat terkesan setengah hati menegakkan keadilan
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Ko Masi Papua juga menyayangkan komitmen aparat keamanan yang terkesan setengah hati dalam mengungkap pihak yang bertanggung jawab, atas 71 korban luka-luka dan 11 warga sipil dan satu prajurit TNI yang meninggal dunia.
“Padahal pihak kepolisian secara agresif terus melakukan penangkapan terhadap mereka, yang diduga sebagai provokator demonstrasi,” lanjut Sem Awom.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
4. Ko Masi Papua menyoroti dugaan penangkapan sewenang-wenang
Ko Masi Papua juga menyoroti dugaan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan di Papua dan Papua Barat. Menurut data mereka, sudah ada 99 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan di Bumi Cendrawasih.
“Akan tetapi penangkapan dalam jumlah besar ini tidak prosedural dan imparsial. Koalisi menemukan pola penegakkan hukum yang tidak proporsional, dengan ketiadaan surat perintah penangkapan dan tembusannya kepada keluarga, adanya penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum hingga dugaan salah tangkap,” kata Sem Awom.
Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Papua Untuk Semua (Ko Masi Papua) terdiri dari 28 elemen organisasi, antara lain:
1. Bersatu Untuk Kebenaran (BUK)
2. KontraS Papua
3. Alianisi Demokrasi untuk Papua (AlDP)
4. Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan GKI di Tanah Papua
5. SKPKC Fransiskan Papua
6. KPKC Kingmi di Tanah Papua
7. LBH Papua
8. PBH Cenderawasih
9. LP3BH Manokwari
10. PAHAM Papua
11. LBH Kaki Abu
12. Tim Kerja Cedaw Papua
13. Elsham Papua
14. Solidarity Indigenous People (SIP)
15. Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA)
16. JERAT Papua
17. Ilalang Papua
18. Tiki Papua
19. YaLi Papua
20. Walhi Papua
21. Badan Koordinasi HMI Papua dan Papua Barat
22. HMI Cabang Jayapura
23. PMKRI
24. GMKI
25. Pemuda Katolik
26. GEMPAR Papua
27. SEPAHAM Papua
28. Papuan Voices.
Baca Juga: Ini Akar Permasalahan di Papua Menurut LIPI
