Tepatkah Mantan Ketua BEM Uncen Cs Dituntut Pasal Makar?
Tujuh pemuda Papua dituntut pasal makar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan tuntutan tindak pidana makar kepada mahasiswa asal Papua, merupakan bagian dari kriminalisasi. Sebab, pengertian makar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum terindikasi dilakukan oleh para mahasiswa asal Bumi Cendrawasih itu.
Pernyataan Fickar menanggapi unggahan video singkat yang beredar di media sosial, soal Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasih (Uncen) Ferry Kombo, yang mengaku dituntut 10 tahun penjara, karena mengkoordinasi aksi unjuk rasa anti-rasisme di Papua.
“Makar dalam KUHP itu dalam Pasal 104 adalah upaya membunuh presiden, Pasal 106 memisahkan diri dari NKRI sebagian atau seluruh wilayah, dan Pasal 107 menggulingkan pemerintah secara tidak sah atau ilegal,” kata Fickar saat dihubungi IDN Times, Senin (8/6).
Baca Juga: 6 Aktivis Papua Didakwa Pasal Makar dan Pemufakatan Jahat
1. Meneriakkan “Papua Merdeka” tidak termasuk makar
Dosen Universitas Trisakti itu menyebutkan, meneriakkan “Papua Merdeka” belum bisa dikatakan sebagai makar.
“Ya (bukan bagian dari makar), karena itu hanya aspirasi yang juga bisa diperjuangkan secara legal melalui parlemen. Demikian juga belum ada perbuatan percobaannya terhadap pemisahan wilayah. Jadi itu hanya aspirasi,” ucap dia.
Baca Juga: Sidang Perdana Kasus Makar di Papua, 7 Terdakwa Didakwa 2 Pasal Makar