TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

AHY Pastikan Demokrat Siap Beri Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

AHY pastikan bantuan hukum berlaku untuk seluruh kader

Gubernur Papua, Lukas Enembe (ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pihaknya siap memberikan bantuan hukum tekait dugaan kasus korupsi yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe.

AHY menegaskan, Partai Demokrat tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Meski demikian, sebagaimana ketentuan dalam organisasi, Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum, jika dibutuhkan. 

"Sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam organisasi. Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum, jika dibutuhkan. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum," kata dia dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Ini 3 Hal yang Bisa Hentikan KPK Usut Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Lukas Enembe dan Keluarga Sewa Private Jet

1. AHY minta kader Demokrat di Papua tetap tenang

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor IDN Media HQ pada Kamis (17/6/2021). (IDN Times/Reynaldy Wiranata)

AHY mengimbau kepada seluruh kader Demokrat di Provinsi Papua untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Sama-sama kita jaga situasi yang kondusif di tanah Papua yang kita cintai," ujar dia.

Baca Juga: Lukas Enembe Didesak Taati Perintah Jokowi untuk Penuhi Panggilan KPK

2. Demokrat berhasil komunikasi dengan Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe [kiri] (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Lebih lanjut AHY mengatakan, Demokrat berhasil menjalin komunikasi dengan Lukas Enembe pada Rabu (28/9/2022) malam.

"Alhamdulillah, meski ada kesulitan, kami akhirnya bisa melakukan komunikasi dengan beliau tadi malam," ujar dia.

AHY menjelaskan, setelah mendengarkan penjelasan Lukas Enembe, Demokrat mencermati lebih lanjut untuk memastikan apakah kasus dugaan suap itu murni pelanggaran hukum atau ada kepentingan politik.

"Setelah mendengarkan penjelasan beliau itu, serta membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum, atau ada pula muatan politiknya," kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya