Denny Indrayana Kritik Jokowi, Singgung Polemik Moeldoko dan Demokrat
Jokowi harusnya tak memihak jelang Pilpres 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritisi pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal cawe-cawe politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Denny, cawe-cawe paling nyata yang dilakukan Jokowi terlihat dari upaya Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat saat ini sedang bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mengaku mendapat informasi PK tersebut akan dikabulkan.
"Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan kepala staf kepresidenan Moeldoko mencopet Partai Demokrat. Saya meminjam istilah copet Romahurmuziy PPP. Saya berpendapat, Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-koyo Moeldoko," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Baca Juga: Panas Dingin Hubungan Jokowi Surya Paloh hingga Tak Undang Cawe-cawe
Baca Juga: Deretan Jumlah Pengikut Parpol di Instagram, Demokrat Paling Banyak
1. Jokowi diminta berani pecat Moeldoko
Denny menuturkan, Jokowi pasti mengetahui polemik antara Moeldoko dan Demokrat. Oleh sebab itu, Denny mendorong agar Jokowi berani memecat Moeldoko.
"Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu, tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju, kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah tetapi wajar memecat Moeldoko. Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan," tutur dia.
Baca Juga: Jokowi Disebut Bertemu Sandiaga Uno Sebelum Putuskan Siap Cawe-cawe