Djarot: Jadi Kades Bisa Keluar Rp1 M, Biaya Politik Mahal Kebablasan
Politik uang jadi masalah klasik pemilu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat, mempertimbangkan kajian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) asimetris, dan pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup. Sistem itu dipertimbangkan lantaran dinilai bisa menekan politik uang pada pemilu hingga tindak korupsi.
Djarot mengatakan, biaya politik mahal hingga berpotensi terjadinya politik uang merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi Indonesia, yang belakangan mengarah ke liberal dan individualistik.
"Sekarang coba kita hitung biaya yang dikeluarkan oleh kandidat, itu pasti konsekuensi dari demokrasi liberal kita, maka dari pada itu kita tadi bagus sekali Pak Hasyim Asy'ari (Ketua KPU RI) menyampaikan 'kita harus berani balik ke sistem pemilu yang proporsional, yang murni atau tertutup'," ujar dia usai menyerahkan hasil kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan visi misi presiden dan kepala daerah Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Baca Juga: Temui Panglima TNI, Bawaslu Minta Dukungan Intelijen Awasi Pemilu 2024
Baca Juga: Mega Usul Nomor Peserta Pemilu Tak Diubah, Ini Penjelasan Komisi II
1. Djarot kisahkan pengalamannya saat pemilihan tidak langsung
Djarot menuturkan, biaya politik sekarang ini luar biasa mahal. Berdasarkan pengalamannya, pemilihan secara tidak langsung bisa menekan biaya tersebut. Kemudian, bila dibandingkan dengan kondisi menggunakan sistem saat ini, biaya menjadi kepala desa saja bisa mencapai Rp1 miliar.
"Sekarang ini sudah luar biasa kebablasan, sudah luar biasa kalau terjadi. Saya mengalami pemilihan secara tidak langsung melalui DPRD, ketika Walkot Blitar 2000 dan pemilihan secara langsung 2005. Pada saat pemilihan dengan DPRD itu biaya yang kita keluarkan tidak sampai puluhan juta, kenapa? Karena hanya untuk syukuran, kira-kira Rp15 juta," kata dia.
"Tahun 2005 karena saya sudah terpilih itu biayanya juga masih bisa, karena saya incumbent, tidak sampai Rp200 juta, yang kata orang-orang itu kecil sekali. Tapi sekarang untuk jadi kepala desa biayanya bisa sampai Rp500 juta atau Rp1 M (miliar) lebih," sambung Djarot.
Baca Juga: Datang ke KPU, MPR Tegaskan Tak Pernah Dorong Presiden Tiga Periode